Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kepri dan Sulsel

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026. Pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu menjadi langkah penting untuk memotret kondisi terkini perekonomian Indonesia setelah berbagai perubahan besar dalam satu dekade terakhir.

SE2026 menjadi sangat strategis karena mampu merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti melakukan pencanangan SE2026 di sejumlah wilayah.

Setelah menghadiri pencanangan pertama di Sulawesi Selatan pada 10 Juni lalu, Amalia kembali hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6). Acara yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Tanjung Pinang, itu dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, jajaran DPRD, Forkopimda, kepala daerah se-Kepulauan Riau, serta petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur, bupati, dan wali kota di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

Kepulauan Riau menjadi provinsi kedua yang pencanangannya dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI setelah Sulawesi Selatan.

"Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepulauan Riau, red) di gerbang utara Indonesia," ujar Amalia dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menambahkan bahwa Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan 1-2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan hasil SE2026 akan menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya sektor ekonomi maritim yang menjadi tulang punggung wilayah tersebut.

"Bagi kita di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau, red), yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan menentukan kebijakan kedepan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk mendukung pelaksanaan sensus dan mengajak masyarakat serta pelaku usaha berpartisipasi aktif memberikan data yang akurat.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Amalia menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada cakupan pendataan dan kualitas data yang dihimpun. Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus, memberikan informasi yang benar, serta tidak khawatir terhadap kerahasiaan data yang dijamin oleh BPS.

"Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,"kata Amalia.

Sebelumnya, pencanangan SE2026 juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 10 Juni 2026.

Pencanangan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, jajaran Forkopimda, para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang mendukung pelaksanaan sensus.

"Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Bapak dan Ibu," kata Amalia dalam Acara Pencanangan SE2026 di Kota Makassar, Kamis (10/6).

Ia menyoroti besarnya kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian Pulau Sulawesi yang mencapai 43,54 persen. Selain itu, pada triwulan I-2026, provinsi tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional dengan mayoritas kabupaten dan kota tumbuh di atas 6 persen.

"Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan apresiasi terhadap BPS dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

"Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu," kata Andi.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan SE2026. Menurutnya, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.