Kemenkeu Proyeksi Beban Subsidi Energi Membengkak 208 Persen Tahun Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi anggaran subsidi dan kompensasi bakal melonjak hingga 208,2 persen pada tahun ini, seiring dengan meningkatnya tekanan harga energi akibat gejolak geopolitik global, terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, terlihat anggaran subsidi dan kompensasi sepanjang 2026 diproyeksi bakal mencapai Rp203,7 triliun, naik tajam dari realisasi 2025 sebesar Rp66,1 triliun.
"Anggaran subsidi dan kompensasi meningkat sekitar 208,2 persen 2026 ini. Pemerintah terus menjaga ketersediaan barang dengan harga yang bersubsidi," ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disarkan secara daring, Kamis (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara rinci, anggaran kompensasi diproyeksi bakal tembus Rp108,9 triliun, lalu subsidi sebesar Rp94,8 triliun sepanjang tahun ini.
Menurutnya, eskalasi konflik global telah memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga energi, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya beban subsidi yang harus ditanggung negara.
Karena itu, pemerintah berharap ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat segera mereda agar tekanan terhadap harga energi global ikut berkurang.
"Mari kita sama-sama berharap krisis Amerika dan Iran segera berakhir, sehingga krisis dan dinamika geopolitik yang tidak menguntungkan dari sisi subsidi maupun suplai energi bisa segera berakhir," jelasnya.
Bimo menjelaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga program subsidi dan kompensasi sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi dunia.
Di tengah volatilitas harga minyak global, APBN disebut tetap menjadi instrumen utama untuk memastikan harga barang dan energi yang disubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berharap kinerja penerimaan perpajakan dapat terus terjaga sehingga negara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk merespons berbagai tekanan eksternal.
"Pertumbuhan penerimaan pajak juga insya Allah mampu membuat negara merespons volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi subsidi energi," pungkas Bimo.
(ldy/pta) Add
as a preferred source on Google