Jurus Kemenaker Redam Potensi Badai PHK Buruh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku terus memantau potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mendeteksi lebih dini ancaman PHK, mulai dari sistem pemantauan berbasis dashboard hingga pendampingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya kita terus melakukan monitoring," ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemantauan tersebut dilakukan melalui sistem dashboard yang memungkinkan pemerintah memetakan kondisi perusahaan secara lebih cepat dan akurat. Sebab, Kemnaker dapat melihat perkembangan berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang mulai menghadapi tekanan bisnis dan berisiko melakukan pengurangan tenaga kerja.
"Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat kondisi yang mana sekarang sedang ada isu dan sudah sampai di mana perkembangannya," jelasnya.
Yassierli mengatakan tidak semua perusahaan yang masuk radar pemerintah langsung mengarah pada PHK. Sebagian masih berada pada tahap ancaman atau risiko sehingga masih memungkinkan dilakukan langkah-langkah pencegahan.
Karena itu, pendekatan yang ditempuh pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai tingkat permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Pada tahap awal, penyelesaian masalah ketenagakerjaan didorong melalui mekanisme bipartit antara perusahaan dan pekerja.
"Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," katanya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah industri keramik yang sempat menghadapi persoalan pasokan gas. Kelangkaan gas dinilai dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan kinerja perusahaan sehingga berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.
"Contohnya terkait industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya, dan itu berpotensi," imbuhnya.
Ia menegaskan pemerintah berupaya mengidentifikasi persoalan semacam itu sejak dini agar dampaknya terhadap pekerja bisa diminimalkan. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah PHK terjadi.
"Alhamdulillah semangat kita hari ini, kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik buat kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ketenagakerjaan," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam Rakernas tersebut, Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas industri. Ia mengatakan setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.
"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam Rakernas tersebut.
Tak lama, Dasco yang mendengar laporan Andi Gani menelpon langsung Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
"Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," ujar Dasco.
"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Simon mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Gas Negara (PGN) untuk melakukan penyesuaian terkait harga LNG.
"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," jelasnya.
Sementara itu, Dasco meminta agar segera ada jalan keluar terkait harga gas industri agar ancaman 55 ribu buruh yang bisa terkena PHK tidak terwujud.
"Begini Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita musti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi," tuturnya.
as a preferred source on Google