Danantara Dapat Laporan Dugaan Rekayasa Keuangan PT Pos Indonesia

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menerima laporan terkait indikasi berbagai penyimpangan dalam PT Pos Indonesia, termasuk dugaan rekayasa keuangan.

Saat ini, laporan tersebut sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan asesmen yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia Daud Joseph yang telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara pada Senin (29/6). 

Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, Danantara menugaskan Daud Joseph memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental," ujar Rohan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7).

Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, mereka menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.

Rohan mengatakan Daud Joseph menghadapi persoalan yang kompleks. Restrukturisasi perusahaan pun dirasa Daud membutuhkan keahlian yang lebih spesifik dalam kepemimpinannya.

"Menurut beliau, kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya," ujar Rohan.

Ia menyatakan Danantara menghormati keputusan tersebut dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi tersebut.

Kemudian, Rohan menekankan tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum.

Prioritas Danantara adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat.

PT Pos Indonesia sendiri memastikan operasional perseroan tetap berjalan lancar setelah dirut mereka mengundurkan diri dari jabatannya.

Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan mengatakan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan juga tidak terganggu.

"PT Pos Indonesia memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dan tidak mengganggu proses layanan kepada seluruh stakeholder," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7).

Sebelum mundur dari kursi dirut PT Pos, Daud Joseph sempat menyampaikan bahwa pendapatan usaha PT Pos anjlok 20 persen pada 2025 menjadi Rp3,9 triliun.

"Dari target tahun itu Rp6,2 triliun, dia hanya tercapai sekitar 63 persen saja. Kemudian ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp2,4 triliun, hanya tercapai Rp1,5 triliun," ujar Daud dalam rapat kerja bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (22/6) dikutip CNBCIndonesia.

Daud mengatakan EBITDA atau net income bahkan jauh dari target yang sebesar Rp800 miliar hanya tercapai Rp300 miliar.

Penurunan yang paling signifikan adalah di lini portofolio bisnis logistik dibandingkan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2 triliun, kini hanya mampu sekitar Rp600 miliar saja.

"Ini kita lihat tadi karena tidak adanya lagi program-program distribusi pangan, distribusi beras, dan lain sebagainya. Namun demikian layanan logistik kurir atau logistik di bawah 30 kilogram itu masih bertahan di angka Rp1,8 triliun," sebutnya.

Sementara pada layanan jasa keuangan seperti halnya pensiun, kredit, kemudian transfer untuk layanan-layanan tagihan itu juga masih bertahan di angka Rp1,2 triliun. Layanan properti walaupun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi kontribusinya terbilang kecil.

Daud menjelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir, kinerja keuangan perseroan menghijau karena didukung oleh proyek pemerintah. Pada 2020, PT Pos dapat menghasilkan pendapatan mencapai Rp5,4 triliun.

Sejak 2020 hingga tahun 2025, pendapatan perusahaan terus meningkat seiring dengan peningkatan kontribusi proyek pemerintah.

"Kontribusi dari bantuan proyek pemerintah, baik itu bansos, baik itu bantuan beras, bantuan pangan, yang disalurkan kepada warga masyarakat, mendukung dan membantu revenue Pos Indonesia," ujar Daud kala itu.

Di sisi lain, Joseph mengungkapkan bahwa pihaknya juga kehilangan ceruk layanan andalan, baik itu layanan logistik, layanan jasa keuangan, layanan kurir, bahkan layanan properti.

"Ini terlihat ketika di tahun 2025, bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis, hanya ke angka Rp3,9 triliun," ucapnya.