Prabowo Blak-blakan Banyak Pihak Tolak B50: Mereka Maunya Impor

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 sempat mendapat banyak penolakan sebelum akhirnya resmi diterapkan pemerintah.

Menurut Prabowo, sebagian pihak tidak menginginkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor solar.

"Dulu waktu kita mulai (penjajakan B50), waduh banyak yang menentang. (Mereka bilang), 'tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu'. Pokoknya mereka enggak mau kita B50 karena dia mau supaya impor. Dia mau impor, impor, di situ dia ambil komisi," ujar Prabowo dalam peresmian lima bendungan Indonesia di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).

Menurut Prabowo, penerapan B50 menjadi pencapaian penting karena Indonesia menjadi negara pertama yang berani sekaligus berhasil memproduksi dan menerapkan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati.

Ia mengatakan implementasi B50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun karena pemerintah mulai menghentikan impor solar.

Sang Kepala Negara juga menyinggung potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari praktik perburuan komisi apabila impor terus dilakukan.

"Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen berapa itu? Rp34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah berupaya mengurangi kebocoran anggaran melalui efisiensi serta pemberantasan korupsi agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Prabowo menilai kemakmuran Indonesia sulit terwujud apabila praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terus terjadi.

"Yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela," katanya.

Prabowo juga meminta aparatur pemerintah di seluruh kementerian dan lembaga untuk terus melakukan pembenahan serta tidak mengabaikan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih.

Ia menambahkan pemerintah juga mulai membenahi badan usaha milik negara (BUMN) yang selama bertahun-tahun dinilai menjadi sumber persoalan tata kelola.

"BUMN-BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun sedikit demi sedikit mulai kita benahi," ujarnya.

BBM B50 merupakan bahan bakar biodiesel yang terdiri dari 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dan 50 persen solar.

Program ini merupakan kelanjutan dari mandatori biodiesel pemerintah setelah sebelumnya menerapkan B20, B30, dan B40.

Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.

Sebelum diluncurkan, B50 telah melalui serangkaian pengujian pada berbagai jenis mesin diesel, mulai dari kendaraan, alat berat, pembangkit listrik, kereta api hingga sektor pelayaran.

Pemerintah menyatakan hasil sementara menunjukkan B50 aman digunakan serta memenuhi aspek kinerja dan kompatibilitas di berbagai aplikasi mesin diesel.