Purbaya Bongkar Alasan Pindahkan Dana SAL ke Bank Milik Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberkan alasannya memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ratusan triliun dari Bank Indonesia ke perbankan milik negara alias Himbara.

Alasan tersebut karena selama ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggunakan indikator yang salah dalam membaca kondisi likuiditas perbankan.

Purbaya mengatakan kesalahan tersebut berkaitan dengan indikator yang digunakan untuk menilai kecukupan likuiditas di sistem perbankan.

Menurut dia, saat banyak pihak menyatakan likuiditas perbankan masih memadai pada 2025, kondisi sebenarnya justru berbeda.

Ia menjelaskan, ketika itu pelambatan ekonomi justru sudah mulai terlihat, tetapi belum banyak disadari.

Purbaya yang pada awal September 2025 baru ditunjuk menjadi Menteri Keuangan setelah sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengaku mempertanyakan penilaian berbagai otoritas di KSSK yang menyebut likuiditas perbankan masih memadai (ample).

Ia menjelaskan saat itu penilaian likuiditas perbankan masih ample atau memadai. Namun, setelah ditelusuri, hasilnya menunjukkan kondisi berbeda.

"Jadi ada kesalahan data atau indikator yang kita pakai oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK untuk perbaiki itu, tapi rupanya masih belum dapat," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Menurut dia, indikator yang lebih tepat adalah base money atau M0.

Purbaya mengatakan pada April hingga Agustus 2025 pertumbuhan base money nyaris nol. Bahkan, kondisi serupa juga terjadi pada pertengahan 2023 hingga awal 2025.

Menurut dia, jika mengacu pada teori yang dikembangkan ekonom Milton Friedman, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia sedang tidak ada pertumbuhan uang. Artinya ekonomi sedang direm.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Purbaya memutuskan memindahkan dana SAL milik pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN.

Purbaya meyakini kebijakan tersebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,39 persen pada kuartal IV 2025 dan berlanjut menjadi 5,61 persen pada kuartal I 2026.

"Jadi base money itu masih merupakan indikator yang valid untuk melihat apakah uang di sistem ada apa tidak," ujar Purbaya.