Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Anak Maluku Jadi Prioritas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Proyek LNG Abadi Blok Masela diproyeksikan menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung selama masa konstruksi. Pemerintah pun meminta perusahaan memprioritaskan putra daerah Maluku untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
Bahlil mengatakan penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan bahkan bisa mencapai tiga kali lipat apabila memperhitungkan tenaga kerja tidak langsung yang muncul dari aktivitas proyek.
"Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja tidak langsung, itu bisa tiga kali lipat pada masa konstruksi," ujar Bahlil saat Groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara saat proyek mulai beroperasi, Blok Masela diperkirakan akan mempekerjakan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja.
Menurut Bahlil, pemerintah bersama INPEX sebagai operator proyek telah menyepakati bahwa rekrutmen tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di wilayah terdampak langsung, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Ia mengungkapkan sebagian anak-anak dari Tanimbar dan Maluku Barat Daya bahkan telah disiapkan sejak beberapa tahun lalu melalui pendidikan di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu milik Kementerian ESDM.
"Anak-anak Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada yang dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik ESDM. Lulusan mereka yang sudah keluar tiga sampai empat tahun lalu akan kita serap semuanya untuk bekerja di proyek Blok Masela," jelas Bahlil.
Bahlil juga meminta Inpex, Petronas, dan Pertamina mengutamakan tenaga kerja profesional dari wilayah setempat sebelum merekrut pekerja dari daerah lain maupun luar negeri.
"Kalau sudah habis, baru ambil dari Jawa atau luar negeri. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak memprioritaskan mereka," imbuhnya.
Selain tenaga kerja, Bahlil juga meminta SKK Migas memprioritaskan pelibatan pengusaha lokal dalam berbagai pekerjaan yang muncul selama pembangunan proyek berlangsung.
Ia menegaskan proyek strategis nasional tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi investor.
"Saya sudah bicara dengan SKK Migas agar pekerjaan-pekerjaan diprioritaskan untuk pengusaha lokal di wilayah ini. Ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden agar masyarakat daerah menjadi objek dan subjek pembangunan," terangnya.
Di sisi lain, Bahlil mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga proses rekrutmen dan pelaksanaan proyek tetap profesional. Sebab, ini adalah proyek pemerintah yang harus memberikan dampak pada seluruh masyarakat sekitar.
"Saya minta kepada gubernur dan bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh. Harus profesional," tandas Bahlil.
as a preferred source on Google