Purbaya Bongkar Alasan Anggaran Pendidikan Masih di Bawah 20 Persen

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui realisasi anggaran pendidikan pada 2025 masih di bawah 20 persen dari total belanja negara.

Purbaya menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah merancang alokasi anggaran pendidikan di atas ambang batas minimal 20 persen atau sesuai amanat konstitusi sejak tahap penyusunan APBN.

Namun, dalam pelaksanaannya muncul kebutuhan belanja negara yang meningkat. Kondisi tersebut membuat total belanja negara membengkak sehingga proporsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja ikut menurun.

"Sebenarnya gini, di desain-nya 20 persen lebih, tapi ketika ada Aceh (penanganan bencana Sumatera) dan lain-lain kan ngegelembung. Jadi kan persentasenya turun, mau dikasih ke sana kan belum sempat buat juga itu Departemen P dan K (Kementerian Pendidikan) mungkin ya, jadi penjawab utamanya itu," kata Purbaya di Alun-alun Selatan Kota Yogyakarta, Kamis (16/7).

Lihat Juga : Bos Agrinas Akui Salah Hitung Gaji Pengelola Kopdes Merah Putih

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan mengupayakan agar porsi anggaran pendidikan pada tahun-tahun mendatang tetap berada di level minimal 20 persen sejak tahap penganggaran.

Menurut dia, tantangan muncul ketika terjadi lonjakan belanja negara yang tidak direncanakan karena penyesuaian anggaran pendidikan juga harus dilakukan secara proporsional.

[Gambas:Youtube]

Purbaya mencontohkan, apabila pemerintah harus menambah belanja sebesar Rp100 triliun untuk kebutuhan mendesak, maka anggaran pendidikan juga harus meningkat agar tetap memenuhi ketentuan alokasi minimal 20 persen dari total belanja negara.

"Kalau saya harus tambah 100 triliun di tempat lain, tempatnya tetap harus naik 20 persen kan," ungkap Purbaya.

Lihat Juga : BPH Migas Temukan Anomali QR Code saat Beli BBM Subsidi

Menurut dia, mekanisme tersebut tidak selalu mudah diterapkan karena tambahan belanja yang bersifat mendadak, seperti untuk penanganan bencana, juga mengharuskan penyesuaian anggaran pendidikan.

Di sisi lain, kementerian atau lembaga yang mengelola anggaran pendidikan belum tentu siap menyerap tambahan alokasi tersebut dalam waktu singkat.

"Jadi yang 100 misalnya yang bencana itu tiba-tiba menaikkan belanja pendidikan karena kewajiban tadi yang proporsional terhadap APBN. Itu yang agak sulit diantisipasi. Dan kalau di-adjust ke pendidikan juga kadang-kadang nggak siap juga," tandas Purbaya.

(kum/ins) Add as a preferred
source on Google