Pemerintah Targetkan Seluruh SPBU Salurkan B50 Mulai 1 Oktober

Pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia telah menyalurkan biodiesel B50 secara penuh mulai 1 Oktober 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut saat ini realisasi penyaluran B50 telah mencapai 67 persen dan diyakini akan mencapai 100 persen dalam beberapa pekan ke depan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah tengah mengawal masa transisi implementasi B50 sejak resmi diluncurkan awal Juli lalu.

"Target saya adalah 1 Oktober sudah full B50 di semua titik. Kemarin yang kita laporkan pada saat peresmian dengan Pak Presiden kan 67 persen sudah tersalurkan. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini sudah nyampe 100 persen," ujar Eniya usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) di Jakarta, Senin (20/7).

Selain memastikan seluruh titik penyaluran menerapkan B50, pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut selama empat bulan pertama implementasi.

Menurut Eniya, evaluasi akan dilakukan pada Desember 2026 untuk melihat kelancaran masa transisi, termasuk kesiapan seluruh badan usaha penyalur dalam menerapkan B50.

"Nanti di Desember yang selama empat bulan ini pertama kita lihat transisi. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Apakah semua bisa dalam waktu tiga bulan itu menyelesaikan semua full B50," kata Eniya.

Di sisi pasokan, ESDM juga menyiapkan skema baru dalam penetapan volume biodiesel nasional. Jika sebelumnya volume ditetapkan secara tetap dalam satu tahun, ke depan pemerintah akan menggunakan kisaran (range) agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Saat ini kebutuhan biodiesel ditetapkan pada kisaran 16 juta hingga 18 juta kiloliter per tahun. Ke depan, volume tersebut dimungkinkan berubah sesuai perkembangan konsumsi dan kemampuan produksi melalui revisi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.

"Mungkin ke depan revisi volume dalam satu tahun itu bisa dilakukan. Jadi kita mulai pakai range seperti yang sekarang kita tetapkan 16-18 juta. Nah ke depan mungkin 18 sampai sekian juta. Jadi ada range-nya," tutur Eniya.

ESDM juga akan memantau kemampuan penyaluran B50 oleh badan usaha di luar PT Pertamina (Persero). Saat ini Pertamina menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar distribusi BBM nasional sehingga implementasi B50 di badan usaha non-Pertamina menjadi perhatian pemerintah.

"Nanti tinggal identifikasi yang non-Pertamina. Karena Pertamina kan share-nya 80 persen. Nah yang non-Pertamina ini berapa deliver ke B50-nya," ujar Eniya.