Likupang Jadi Pilot Blue Economy EU, Nelayan Raup Pendapatan Ganda

Kawasan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, menjadi proyek percontohan (pilot project) ekonomi biru (blue economy) yang didukung oleh Uni Eropa. Hasil dari kerja sepanjang enam tahun terakhir tersebut ditinjau oleh Delegasi Uni Eropa dan 12 Negara Anggota Uni Eropa ke wilayah ini, di mana para duta besar terpukau oleh keindahan alam Likupang yang dinilai bagaikan surga tersembunyi.

Kunjungan delegasi Uni Eropa ini merupakan bagian dari rangkaian program bertajuk 'Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle' (Dukungan terhadap Keanekaragaman Laut dan Perikanan Pesisir di Segitiga Terumbu Karang) yang berlangsung selama dua hari, 16-17 Juli. Program ini dijalankan oleh Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia bersama Kementerian Kehutanan RI dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa melalui KfW Development Bank Indonesia yang berbasis di Jerman. Di samping Likupang, delegasi juga mengunjungi kawasan konservasi lain seperti Desa Gangga Dua dan Desa Bahoi.

Keindahan alam dan kekayaan hayati Likupang yang luar biasa ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan yang tengah digalakkan secara kolaboratif. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting bagi dunia karena menjadi rumah bagi salah satu ekosistem laut terkaya di bumi.

"Lewat strategi Global Gateway, Uni Eropa turut mendukung upaya pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir, termasuk di Minahasa Utara. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.

Denis Chaibi yang memimpin rombongan, mengaku terkesan dengan keasrian alam Likupang begitu delegasinya tiba di lokasi. Delegasi juga mengunjungi kawasan sekitar untuk melihat keterkaitan antara perlindungan ekosistem pesisir dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan pariwisata.

Dalam program pendampingan tersebut, salah satu pencapaian yang menonjol adalah keberhasilan mengubah pola pikir masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem laut tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi mereka. Nelayan setempat membuktikan bahwa kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan taraf hidup.

Country Director, KfW Development Bank Indonesia, Burkhard Hinz, berkisah tentang perbincangannya dengan seorang nelayan yang mengaku pendapatannya melonjak dua kali lipat, bukan karena modal atau alat baru, melainkan karena cara yang berbeda dalam menangkap ikan.

Di Desa Gangga Dua, penutupan musiman perikanan sebagai bagan yang disepakati bersama nelayan, berhasil mendongkrak pendapatan nelayan dari sekitar Rp20 juta menjadi Rp48 juta per musim.

"Pendapatan nelayan jadi berlipat ganda hanya karena pola penangkapan ikan yang diubah dan ditemukan cara yang berbeda dalam menghadapi tantangan alam," tegas dia.

Perubahan pola pikir ini, kata Hinz, membuat nelayan mulai memperhatikan waktu-waktu tertentu dalam setahun untuk melaut agar hasil tangkapan tetap lestari. Kebiasaan baru itu ditekadkan akan diwariskan ke generasi berikutnya.

Cerita serupa juga disampaikan Regional Director CIRAD (lembaga riset pertanian dan pembangunan Prancis) untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Jean-Marc Roda. Ia menyoroti bagaimana komunitas nelayan di sekitar Likupang, tanpa banyak campur tangan dari luar, mulai membangun kesepakatan sendiri untuk menjaga wilayah tempat ikan-ikan muda berkembang biak.

Dirinya menjelaskan, alih-alih mengandalkan bahan peledak untuk menangkap ikan di area dekat pantai, para nelayan kini memilih melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan pelagis yang harganya lebih tinggi.

"Para nelayan pergi melaut sedikit lebih jauh, mereka mendapatkan ikan pelagis yang lebih berkualitas, mereka kembali, dan menjualnya dengan harga lebih mahal kepada turis yang datang dari seluruh dunia," kata Roda.

Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dijual kepada wisatawan mancanegara yang menginap di resor-resor sekitar Likupang, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan antara nelayan dan sektor pariwisata.

Roda menyebut, kesepakatan menjaga kawasan pemijahan ikan ini lahir dari negosiasi otonom masyarakat sendiri, sebelum akhirnya diperkuat lewat pendampingan program konservasi yang berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

Di sisi perikanan berkelanjutan dan ketahanan pangan, empat kawasan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem kini telah berhasil menjaga kesehatan stok 27 spesies ikan utama, termasuk kakap, kerapu, dan ikan pelagis kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Ia menambahkan, pendekatan semacam ini bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencontohkan kopi Kintamani di Bali sebagai salah satu produk pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan indikasi geografis berkat pengelolaan berbasis masyarakat. Ia meyakini masyarakat pesisir Minahasa Utara punya potensi yang sama untuk mengelola kekayaan lautnya secara mandiri.

Dalam hal pelestarian terumbu karang dan ekosistem laut, program ini telah mendukung pembentukan dan penguatan pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan seluas 1.631.572 hektar di empat wilayah tersebut. Di dalamnya termasuk 16.613 hektar terumbu karang, 14.318 hektar mangrove, dan 10.582 hektar padang lamun.

Secara keseluruhan, program ini dilaksanakan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara ini telah menjangkau 5.752 penerima manfaat langsung serta sekitar 24.542 penerima manfaat tidak langsung di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.