Purbaya Dukung Wacana MBG Tak untuk Orang Kaya: Bagus, Bisa Ngirit

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung wacana penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari keluarga mampu.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran, meski pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ya kalau saya sih bagus, ngirit. Cuma kan nanti saya melihat teknisnya seperti apa. Pasti akan ditanya sekolahnya mau apa enggak, kalau sekolahnya enggak nerima, ya sudah, kalau enggak salah itu. Tapi nanti yang itu kan strategi BGN, saya hanya ikutin saja," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (23/7).

Bendahara Negara itu mengatakan pemerintah tidak akan ikut menentukan mekanisme penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu. Menurut dia, aspek teknis pelaksanaan sepenuhnya menjadi kewenangan BGN sebagai pelaksana program.

Ia menambahkan Kemenkeu hanya berperan mengawasi pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG dengan melibatkan jajaran pegawai keuangan di berbagai daerah.

"Dan saya hanya bantu ngawasin SPPG-SPPG pakai pegawai-pegawai keuangan di seluruh Indonesia untuk melihat apakah SPPG yang disebut itu jalannya sesuai dengan yang direncanakan. Kalau enggak nanti kita bisa kasih usulan ke BGN untuk memperbaiki cara mereka kerja. Atau kalau jelek sekali mereka bilang, 'lu tutup saja Pak. Lu suruh tutup ya kita tutup', kira-kira gitu."

Purbaya mengatakan mekanisme pengawasan tersebut merupakan skema yang telah dibahas bersama pimpinan BGN sebelumnya. Namun, ia mengingatkan kini lembaga tersebut dipimpin oleh Sudaryono setelah menggantikan Nanik S Deyang.

Purbaya dijadwalkan bertemu Kepala BGN Sudaryono pada pekan depan untuk membahas efektivitas anggaran MBG. Pertemuan itu sebelumnya direncanakan berlangsung pada pekan ini, tetapi ditunda agar Sudaryono memiliki waktu melakukan konsolidasi internal setelah resmi menjabat.

Ia menegaskan belum ada keputusan mengenai besaran efisiensi anggaran MBG. Pemerintah masih menunggu usulan dari pimpinan baru BGN terkait kebutuhan anggaran dan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Wacana penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu sendiri masih dalam tahap kajian. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pihaknya diberi waktu selama satu bulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi tata kelola program, termasuk mengkaji rencana penghentian bantuan bagi siswa dari keluarga desil 8 hingga 10.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan Presiden Prabowo menginstruksikan agar penerima manfaat MBG diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah akan mengutamakan penerima manfaat dari kelompok desil bawah, daerah tertinggal, serta wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi, sembari mempertimbangkan aspek psikologis siswa di sekolah yang memiliki latar belakang ekonomi beragam.