Bos Freeport Beber Pentingnya Perpanjangan IUPK Bagi Operasional
PT Freeport Indonesia (PTFI) tegaskan kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi faktor krusial untuk menjamin keberlanjutan operasi pertambangan di Indonesia. Tanpa kepastian izin sejak dini, perusahaan mengaku sulit melanjutkan investasi jangka panjang untuk mengembangkan tambang bawah tanah.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan IUPK beserta draf rancangan awal dokumen divestasi tambahan 12 persen saham kepada pemerintah. Saat ini, kedua proses tersebut masih dalam tahap pembahasan.
"Term sheet sudah pernah kita ajukan kepada pihak pemerintah dan aplikasi untuk perpanjangan IUPK ini juga sudah kita ajukan. Sekarang masih berproses di pemerintah. Kami juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah mengenai hal ini," ujar Tony dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tony, kepastian perpanjangan izin harus diperoleh jauh sebelum masa berlaku IUPK berakhir pada 2041. Sebab, pengembangan tambang bawah tanah membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 15 hingga 20 tahun.
Lihat Juga : |
Ia mencontohkan tambang bawah tanah Grasberg di Papua yang mulai berproduksi pada 2016-2017 sebenarnya telah dipersiapkan sejak 2004. Karena itu, Freeport perlu mulai mengembangkan cadangan tambang baru dari sekarang agar produksi tidak mengalami penurunan ketika izin saat ini berakhir.
"Oleh karena itu memang diajukan perpanjangannya dari sekarang supaya pada saatnya nanti di 2041 tidak terjadi depleting production. Jadi produksi bisa tetap stabil karena kita sudah berani berinvestasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru yang kami yakini masih ada," jelasnya.
Tony menegaskan keberlanjutan operasi Freeport tidak hanya berkaitan dengan investasi perusahaan, tetapi juga menyangkut manfaat ekonomi yang diterima negara dan masyarakat.
Ia menyebut operasional Freeport saat ini menopang sekitar 35 ribu lapangan pekerjaan. Selain itu, perusahaan mengalokasikan hampir Rp2 triliun setiap tahun untuk program pengembangan masyarakat (community development).
Di sisi lain, kontribusi perusahaan kepada negara juga dinilai terus meningkat. Tony mengatakan manfaat ekonomi yang diterima negara mencapai sekitar Rp75 triliun pada tahun lalu dan diperkirakan meningkat menjadi Rp120 triliun per tahun mulai 2028.
"Jadi kan tidak ada yang diuntungkan kalau itu berhenti di tahun 2041. Enggak bisa juga orang lain ganti menambang itu enggak bisa karena tambangnya akan sudah collapse gitu. Karena kita akan bawa semua peralatan kita dan lain sebagainya," tegasnya.
Oleh sebab itu, memang perpanjangan IUPK harus dilakukan. Sebab, tambang bawah tanah yang telah dikembangkan Freeport tidak bisa begitu saja diambil alih oleh pihak lain karena karakteristik operasinya yang kompleks.
"Jadi manfaatnya bagi semua pihak kalau itu diperpanjang. Apalagi dengan tambahan divestasi 12 persen saham, tentu manfaatnya bagi bangsa dan negara akan semakin besar," pungkas Tony.
as a preferred source on Google