KSP Dorong RUU Sistranas Jadi Payung Integrasi Transportasi Massal
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi antarmoda, serta skema pendanaan transportasi massal di Indonesia.
Plt Deputi IV KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Fadjar Dwi Wisnuwardhani menegaskan RUU Sistranas bukan sekadar menyelaraskan regulasi, tetapi menjadi landasan utama pengembangan sistem transportasi ke depan.
"Kami berharap RUU Sistranas nantinya menjadi payung, bukan hanya perekat namun menjadi sebuah payung yang utuh terhadap pengembangan sistem transportasi nasional," ujar Fadjar dalam paparannya di acara Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia 2026, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadjar menilai tantangan terbesar pembangunan transportasi saat ini pada integrasi sistem, bukan lagi pembangunan fisik infrastruktur seperti LRT, MRT, kereta cepat atau jalan tol.
"Bagaimana sistem itu kemudian terintegrasi secara utuh. Manusianya, sistemnya, harganya, tata kelolanya, komandonya, koordinasinya sehingga kemudian membangun sistem berarti menyelaraskan regulasi, mengoordinasikan kelembagaannya, menyatukan perencanaannya, menyatukan harmoni dalam pendanaannya," tuturnya
Fadjar mengatakan target pertumbuhan ekonomi mustahil dicapai apabila pembangunan moda transportasi masih dilakukan secara parsial dan terjebak ego sektoral.
Ia menekankan bahwa transportasi harus dimaknai sebagai fondasi perekonomian yang menentukan produktivitas, daya saing bangsa, hingga kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, Fadjar juga menyoroti pentingnya kelembagaan dan skema pembiayaan yang lebih inovatif untuk menopang keberlanjutan moda transportasi massal.
"Kami melihat pembangunan transportasi membutuhkan investasi, di sini kemudian perlu harmonisasi pendanaan dan juga penguatan dari semua pihak untuk menuju sebuah kerja sama antara berbagai pihak yang semakin sehat dengan pembiayaan yang lebih kreatif dan berbasis pada penguatan kawasan yang transit, seperti transit-oriented development (TOD)," ujar Fadjar.