Pengamat menilai tingginya pengangguran lulusan SMK mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 7,68 persen pada Mei 2026.
Angka tersebut bahkan melampaui lulusan SMA yang sebesar 6,17 persen maupun lulusan perguruan tinggi sebesar 6,09 persen. Sebaliknya, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat pengangguran paling rendah, yakni 2,31 persen.
Padahal, SMK selama ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, mengapa justru lulusan SMK menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi? Apakah kondisi ini menjadi sinyal bahwa pasar kerja Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi yang dimiliki?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan tingginya pengangguran lulusan SMK mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Yusuf, masalah utama bukan sekadar terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan belum selarasnya kompetensi yang dihasilkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri.
"Data BPS yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 7,68 persen, sementara lulusan SD ke bawah sekitar 2,31 persen, menggambarkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Pola ini bukan fenomena baru, melainkan sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/8).
Ia menjelaskan struktur ekonomi Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah yang tidak membutuhkan keterampilan spesifik.
Kondisi tersebut membuat lulusan berpendidikan rendah lebih cepat terserap ke pasar kerja karena hambatan masuknya relatif kecil.
"Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah yang tidak memerlukan keterampilan spesifik. Kondisi ini membuat lulusan berpendidikan rendah lebih cepat terserap karena hambatan masuknya relatif kecil," kata Yusuf.
Sebaliknya, lulusan SMK umumnya mencari pekerjaan formal yang sesuai bidang keahlian serta menawarkan tingkat upah lebih baik. Akibatnya, mereka cenderung lebih selektif sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan.
Yusuf juga menilai kondisi tersebut menunjukkan program link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha belum berjalan optimal. Di sejumlah daerah, kurikulum SMK dinilai belum mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri.
Selain itu, kualitas praktik kerja lapangan juga belum merata sehingga sebagian lulusan belum memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Karena itu, ia menilai perbaikan harus dilakukan secara bersamaan, baik dari sisi pendidikan maupun penciptaan lapangan kerja.
Di sektor pendidikan, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antara SMK dan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan praktik industri, hingga pengembangan teaching factory agar pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dari sisi ekonomi, pemerintah dinilai perlu mempercepat transformasi menuju sektor yang lebih produktif seperti manufaktur berbasis teknologi, industri pengolahan, dan ekonomi hijau agar tersedia lebih banyak pekerjaan formal bagi tenaga kerja berkeahlian menengah.
Yusuf menambahkan penguatan soft skill, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi juga menjadi bekal penting bagi lulusan SMK agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri.
"Intinya, tantangan kita bukan hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan sistem pendidikan," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Selaraskan Pendidikan dengan Kebutuhan Industri
Senada, pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai tingginya pengangguran lulusan SMK menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional belum membangun hubungan yang kuat antara sistem pendidikan, dunia industri, dan penciptaan lapangan kerja formal.
Ia menyoroti bahwa meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen, penyerapan tenaga kerja di sektor industri masih sangat terbatas.
"Pada saat ekonomi tumbuh 5,29 persen, industri hanya menambah sekitar 9.000 pekerja selama Februari-Mei 2026. Komponen tenaga kerja dalam indeks bisnis manufaktur juga berada pada 49,92, yang menandakan kontraksi perekrutan. Data tersebut memperlihatkan gejala rendahnya intensitas pekerjaan dalam pertumbuhan industri," kata Syafruddin.
Menurutnya, lulusan SMK maupun pendidikan tinggi memiliki kompetensi dan ekspektasi upah tertentu sehingga membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian.
Namun, struktur perekonomian Indonesia saat ini justru lebih banyak menciptakan pekerjaan di sektor akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, pertanian, hingga jasa informal.
Di sisi lain, sektor informal masih menampung sekitar 59,3 persen tenaga kerja, sementara sekitar sepertiga pekerja masih bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
Karena itu, rendahnya tingkat pengangguran lulusan SD tidak bisa diartikan sebagai indikator pasar kerja yang sehat.
"TPT lulusan SD yang rendah tidak membuktikan kualitas pasar kerja yang baik karena mereka cenderung segera menerima pekerjaan berupah rendah. Karena itu, persoalan Indonesia bukan sekadar kekurangan pekerjaan, melainkan kekurangan pekerjaan formal, produktif, dan sesuai kompetensi," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syafruddin menilai pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pendidikan vokasi dengan strategi industrialisasi nasional dan kebutuhan nyata dunia usaha.
Ia mengatakan kurikulum SMK harus diperbarui berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah, termasuk memperluas program magang berbayar, kelas industri, sertifikasi kompetensi, serta pelatihan guru bersama perusahaan.
Pemerintah juga dinilai perlu menghentikan pembukaan jurusan yang menghasilkan kelebihan lulusan dan memperbanyak program studi yang memiliki permintaan tinggi, seperti mesin industri, pengelasan, elektronika, logistik, kesehatan, energi terbarukan, hingga teknologi digital.
Namun, menurutnya, pembenahan pendidikan saja tidak cukup apabila industri tidak berkembang.
Ia mengatakan pemerintah juga perlu memperkuat sektor industri padat karya, memberikan kepastian regulasi, menurunkan biaya energi dan logistik, memperluas akses pembiayaan, serta mengaitkan insentif investasi dengan penambahan tenaga kerja formal.
Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sistem informasi pasar kerja nasional yang memuat kebutuhan kompetensi, lokasi pekerjaan, hingga rentang upah sehingga lulusan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peluang kerja.
"Lulusan harus memperoleh pelatihan lanjutan, bantuan mobilitas, dan dukungan kewirausahaan berbasis pasar. Keberhasilan program perlu diukur melalui masa tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan, upah awal, dan retensi pekerja," katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 7,68 persen pada Mei 2026.
Angka tersebut bahkan melampaui lulusan SMA yang sebesar 6,17 persen maupun lulusan perguruan tinggi sebesar 6,09 persen. Sebaliknya, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat pengangguran paling rendah, yakni 2,31 persen.
Padahal, SMK selama ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, mengapa justru lulusan SMK menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi? Apakah kondisi ini menjadi sinyal bahwa pasar kerja Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi yang dimiliki?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan tingginya pengangguran lulusan SMK mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Yusuf, masalah utama bukan sekadar terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan belum selarasnya kompetensi yang dihasilkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri.
"Data BPS yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 7,68 persen, sementara lulusan SD ke bawah sekitar 2,31 persen, menggambarkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Pola ini bukan fenomena baru, melainkan sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/8).
Ia menjelaskan struktur ekonomi Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah yang tidak membutuhkan keterampilan spesifik.
Kondisi tersebut membuat lulusan berpendidikan rendah lebih cepat terserap ke pasar kerja karena hambatan masuknya relatif kecil.
"Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah yang tidak memerlukan keterampilan spesifik. Kondisi ini membuat lulusan berpendidikan rendah lebih cepat terserap karena hambatan masuknya relatif kecil," kata Yusuf.
Sebaliknya, lulusan SMK umumnya mencari pekerjaan formal yang sesuai bidang keahlian serta menawarkan tingkat upah lebih baik. Akibatnya, mereka cenderung lebih selektif sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan.
Yusuf juga menilai kondisi tersebut menunjukkan program link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha belum berjalan optimal. Di sejumlah daerah, kurikulum SMK dinilai belum mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri.
Selain itu, kualitas praktik kerja lapangan juga belum merata sehingga sebagian lulusan belum memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Karena itu, ia menilai perbaikan harus dilakukan secara bersamaan, baik dari sisi pendidikan maupun penciptaan lapangan kerja.
Di sektor pendidikan, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antara SMK dan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan praktik industri, hingga pengembangan teaching factory agar pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dari sisi ekonomi, pemerintah dinilai perlu mempercepat transformasi menuju sektor yang lebih produktif seperti manufaktur berbasis teknologi, industri pengolahan, dan ekonomi hijau agar tersedia lebih banyak pekerjaan formal bagi tenaga kerja berkeahlian menengah.
Yusuf menambahkan penguatan soft skill, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi juga menjadi bekal penting bagi lulusan SMK agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri.
"Intinya, tantangan kita bukan hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan sistem pendidikan," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Selaraskan Pendidikan dengan Kebutuhan Industri
Pengamat menilai tingginya pengangguran lulusan SMK mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).
Selaraskan Pendidikan dengan Kebutuhan Industri
Senada, pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai tingginya pengangguran lulusan SMK menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional belum membangun hubungan yang kuat antara sistem pendidikan, dunia industri, dan penciptaan lapangan kerja formal.
Ia menyoroti bahwa meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen, penyerapan tenaga kerja di sektor industri masih sangat terbatas.
"Pada saat ekonomi tumbuh 5,29 persen, industri hanya menambah sekitar 9.000 pekerja selama Februari-Mei 2026. Komponen tenaga kerja dalam indeks bisnis manufaktur juga berada pada 49,92, yang menandakan kontraksi perekrutan. Data tersebut memperlihatkan gejala rendahnya intensitas pekerjaan dalam pertumbuhan industri," kata Syafruddin.
Menurutnya, lulusan SMK maupun pendidikan tinggi memiliki kompetensi dan ekspektasi upah tertentu sehingga membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian.
Namun, struktur perekonomian Indonesia saat ini justru lebih banyak menciptakan pekerjaan di sektor akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, pertanian, hingga jasa informal.
Di sisi lain, sektor informal masih menampung sekitar 59,3 persen tenaga kerja, sementara sekitar sepertiga pekerja masih bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
Karena itu, rendahnya tingkat pengangguran lulusan SD tidak bisa diartikan sebagai indikator pasar kerja yang sehat.
"TPT lulusan SD yang rendah tidak membuktikan kualitas pasar kerja yang baik karena mereka cenderung segera menerima pekerjaan berupah rendah. Karena itu, persoalan Indonesia bukan sekadar kekurangan pekerjaan, melainkan kekurangan pekerjaan formal, produktif, dan sesuai kompetensi," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syafruddin menilai pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pendidikan vokasi dengan strategi industrialisasi nasional dan kebutuhan nyata dunia usaha.
Ia mengatakan kurikulum SMK harus diperbarui berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah, termasuk memperluas program magang berbayar, kelas industri, sertifikasi kompetensi, serta pelatihan guru bersama perusahaan.
Pemerintah juga dinilai perlu menghentikan pembukaan jurusan yang menghasilkan kelebihan lulusan dan memperbanyak program studi yang memiliki permintaan tinggi, seperti mesin industri, pengelasan, elektronika, logistik, kesehatan, energi terbarukan, hingga teknologi digital.
Namun, menurutnya, pembenahan pendidikan saja tidak cukup apabila industri tidak berkembang.
Ia mengatakan pemerintah juga perlu memperkuat sektor industri padat karya, memberikan kepastian regulasi, menurunkan biaya energi dan logistik, memperluas akses pembiayaan, serta mengaitkan insentif investasi dengan penambahan tenaga kerja formal.
Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sistem informasi pasar kerja nasional yang memuat kebutuhan kompetensi, lokasi pekerjaan, hingga rentang upah sehingga lulusan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peluang kerja.
"Lulusan harus memperoleh pelatihan lanjutan, bantuan mobilitas, dan dukungan kewirausahaan berbasis pasar. Keberhasilan program perlu diukur melalui masa tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan, upah awal, dan retensi pekerja," katanya.
