Perbaikan Tata Kelola dan Modernisasi Pertanian demi Ketahanan Pangan

Jakarta, CNN Indonesia --

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali arah pembangunan sektor pertanian. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah menempatkan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga regenerasi petani sebagai bagian penting dalam meningkatkan produktivitas petani.

Langkah tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil panen, tetapi juga membangun fondasi pertanian yang lebih efisien dan menarik bagi generasi muda. Pertanian diposisikan sebagai sektor usaha yang memanfaatkan teknologi dan memiliki prospek ekonomi jangka panjang.

Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi salah satu perubahan yang terus didorong pemerintah dalam dua tahun terakhir. Reformasi dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan basis data petani melalui e-RDKK, hingga digitalisasi distribusi

Pemerintah juga menerapkan prinsip '7 Tepat' agar pupuk diterima petani yang memang berhak dan sesuai kebutuhan. Tujuh prinsip tersebut antara lain tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran penerima.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian direvisi lewat Perpres Nomor 113 Tahun 2025 disebut turut memperbaiki sistem distribusi pupuk secara nasional.

Beleid tersebut membuat petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi sejak 1 Januari 2026, dengan syarat telah terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyebut pembenahan tata kelola pupuk bukan semata soal harga, melainkan bentuk keberpihakan negara kepada petani.

"Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kami di Kementan bersama BUMN pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah itu. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden dan pemerintah kepada petani," tegasnya beberapa waktu lalu.

Perbaikan tata kelola tersebut terbukti menghasilkan efisiensi anggaran bagi negara. Kementerian Pertanian mencatat penghematan anggaran hingga Rp10 triliun serta penurunan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen pada 2025.

Langkah tersebut juga berperan meningkatkan laba bersih PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp8,51 triliun sepanjang semester I 2026, tumbuh 253 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perusahaan juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan mencapai Rp59,67 triliun, tumbuh 51 persen dengan peningkatan EBITDA sebesar 140 persen menjadi Rp14,28 triliun.

Di samping pupuk, mekanisasi pertanian atau alsintan menjadi perhatian kedua pemerintah, khususnya untuk tahap pra dan pascapanen. Penggunaan traktor, rice transplanter, combine harvester, pengering gabah, hingga peralatan pascapanen dipandang mampu memangkas biaya produksi sekaligus mengurangi susut hasil.

Efisiensi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan pendapatan petani apabila diterapkan secara optimal.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga menekankan bahwa bantuan alsintan harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan lapangan dan diawasi agar memberi dampak nyata terhadap peningkatan luas tanam maupun produktivitas.

Transformasi pertanian tersebut berjalan beriringan dengan penguatan peran penyuluh. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, penyuluh pertanian ditempatkan sebagai garda depan percepatan swasembada pangan melalui pendampingan, diseminasi inovasi, dan modernisasi pertanian.

Amran menyebut Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan.

"PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan," tegas dia.

Inpres ini juga mengalihkan status penyuluh pertanian aparatur sipil negara dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian, dengan proses penataan ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Penyuluh kini juga dilibatkan langsung dalam pembinaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menambahkan perubahan kelembagaan itu ditujukan agar pendampingan kepada petani menjadi lebih efektif.

"Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan," ucapnya.

Di luar kelembagaan, penguatan penyuluh berkaitan erat dengan urusan regenerasi petani. Arsanti menyebut regenerasi menjadi pekerjaan besar karena mayoritas petani Indonesia saat ini berusia lanjut.

Ia menilai pandangan bahwa bertani adalah pekerjaan berat dan kurang menjanjikan sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, pertanian modern berbasis mekanisasi dan teknologi digital membuka peluang usaha yang menguntungkan bagi generasi muda.

Program pembinaan petani muda, salah satunya Young Ambassador, telah berjalan sejak 2022 dan melahirkan sekitar 150 duta muda pertanian hingga 2025. Program itu tidak hanya mencetak petani muda, tetapi juga membangun jejaring usaha di sektor pangan.

Model Brigade Pangan menjadi salah satu wadah keterlibatan petani milenial dalam pengelolaan lahan skala luas. Satu brigade umumnya mengelola sekitar 200 hektare lahan dengan dukungan alsintan dan pelatihan manajemen usaha tani, sehingga pertanian dikelola secara profesional dan berorientasi bisnis.

Semangat itu sejalan dengan makna Hari Kemerdekaan RI yang tidak hanya mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga membangun kemandirian bangsa melalui sektor strategis. Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting bagi kedaulatan nasional.

Melalui perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran, pemanfaatan alsintan untuk menekan susut hasil panen, serta penguatan penyuluh dan regenerasi petani, pemerintah berupaya membangun sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan.

(rir/rir)

[Gambas:Video CNN]