Purbaya: Larangan Orang Kaya Beli Pertalite Bakal Dilakukan Bertahap
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pelarangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya akan diterapkan secara bertahap.
Kebijakan pembatasan tersebut secara spesifik menyasar masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan desil 9 dan 10.
Purbaya mencontohkan penerapan awal kemungkinan akan diberlakukan untuk kelompok desil 10 terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna mengevaluasi dampak ekonomi yang ditimbulkan sebelum kebijakan diperluas ke desil berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau misalnya di desil 10 saya setop enggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampak ke ekonomi. Jadi kita akan bertahap," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
Ia menjelaskan langkah pembatasan ini sejalan dengan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat yang diadakan pada tahun lalu.
Saat itu, pemerintah diminta memastikan penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran.
Guna merealisasikan rencana tersebut, Purbaya mengaku telah meninjau langsung teknologi pembatasan penggunaan Pertalite milik Pertamina.
"Sekarang sudah melihat teknologinya dan Pertamina sudah melakukan riset dengan bagus. Saya sudah lihat di Surabaya," ujar Purbaya.
Rencana pelarangan sejumlah kelompok masyarakat membeli Pertalite ini mencuat usai Purbaya bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8).
Bahlil mengakui penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite selama ini tidak tepat sasaran. Masyarakat di kelompok desil 9 dan 10 disebut masih ikut menikmati fasilitas dari negara tersebut.
Padahal, subsidi senilai ratusan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
"Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil usai pertemuannya dengan Purbaya.
Bahlil mengatakan langkah ini sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kementerian ESDM bergerak cepat menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan.
"Pakai BMW, Mercy, masa pakai minyak subsidi?" ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.
(dhz/sfr)