Prabowo: DSI Telah Kelola Devisa Ekspor Rp227 T dalam 2 Bulan
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah mengelola devisa hasil ekspor senilai US$14 miliar atau sekitar Rp227 triliun dalam waktu 2 bulan 13 hari sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Devisa tersebut berasal dari ekspor tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja feronikel (ferro alloy).
"Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari hanya tiga komoditas strategis saja," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengatakan DSI telah memonitor lebih dari 6.000 transaksi ekspor dari ketiga komoditas tersebut sejak mulai beroperasi.
Lihat Juga :PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN Prabowo Puji Kinerja Danantara, Janjikan Beri Bintang Kehormatan |
"Lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI," ujarnya.
Menurutnya, pemantauan tersebut juga menemukan potensi tambahan devisa sekitar US$5 miliar. Potensi tersebut berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
"DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. DSI dibentuk sebagai pintu tunggal untuk memproses ekspor komoditas strategis Indonesia.
Lihat Juga : PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN Prabowo Wacanakan Amnesti bagi Pengurus BUMN Nakal yang Taubat |
Ia menegaskan fungsi DSI bukan untuk menguasai seluruh komoditas ekspor Indonesia, melainkan melakukan pemrosesan dan pemantauan transaksi ekspor.
"Saya ulangi, processing-nya. Bukan satu PT yang akan menguasai komoditas ekspor, tidak," ujar Prabowo.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memonitor volume komoditas yang dimuat ke kapal, jumlah yang dilaporkan dalam dokumen ekspor, hingga volume yang benar-benar tiba di negara tujuan.
"Sekarang kita bisa memonitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," katanya.
Prabowo mencontohkan persoalan tata niaga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Harga CPO Indonesia di pelabuhan dalam negeri sebelumnya sekitar Rp15 ribu per kg. Sementara itu, harga CPO di bursa Rotterdam, Belanda, mencapai sekitar Rp27 ribu per kg.
"Sebelumnya, minyak sawit mentah Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15 ribu per kilogram. Sementara harga di bursa CPO Rotterdam, Belanda, harganya Rp27 ribu per kilogram," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kehilangan nilai komoditas Indonesia dalam rantai perdagangan global.
"Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50 persen nilai komoditas kita," katanya.
Pada 20 Mei lalu, Prabowo mengumumkan pembentukan PT DSI, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 dengan cakupan awal tiga komoditas strategis.
Ke depan, DSI akan memperluas pengawasan hingga 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi. Pemerintah juga menargetkan DSI dapat mengelola seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia, tidak terbatas pada tiga komoditas saat ini.
"Dalam waktu dekat, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga," tutur Prabowo.
Ia menegaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang, apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah," kata Prabowo.
"Ini bukan saja tidak adil, ini sesungguhnya bukan sikap negara yang pandai," imbuhnya.
(lau/pta)