WRI Soroti Tantangan Industri Hijau, dari Tailing Nikel hingga EUDR

Indonesia berada di persimpangan penting dalam transformasi menuju ekonomi hijau. Hilirisasi nikel menjadi motor transisi energi, namun tuntutan standar lingkungan dari pasar global semakin ketat.

World Resources Institute (WRI) Indonesia baru-baru ini menyoroti dua persoalan yang mencerminkan tantangan tersebut. Mulai dari isu limbah dari industri pengolahan nikel berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL) sekaligus ketatnya aturan pasar internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Dalam kajian mengenai tailing nikel, WRI Indonesia mengungkapkan ekspansi industri nikel berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Analisis Energy Shift Institute (ESI) yang dipaparkan dalam forum WRI memperkirakan fasilitas HPAL di Indonesia dapat menghasilkan sekitar 1,4 miliar ton tailing berbahaya hingga 2035, sekitar sepuluh kali lipat dari volume yang tersimpan saat ini.

Besarnya potensi limbah tersebut menjadikan tata kelola tailing sebagai salah satu tantangan penting bagi keberlanjutan industri mineral kritis Indonesia. WRI menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga keselamatan masyarakat, kredibilitas perusahaan, serta risiko finansial dan reputasi.

Pada forum yang digelar WRI bersama ESI tersebut, Senior Manager for Climate, Economic, and Finance Program WRI Indonesia, Egi Suarga, mengatakan kegagalan pengelolaan tailing dapat berdampak luas terhadap ekosistem, kepercayaan publik, dan tata kelola perusahaan.

"Tailings management can have far-reaching environmental, social, and economic consequences," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).

Menurut WRI, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi pengelolaan tailing dengan pendekatan berbasis risiko dan konsekuensi. Aturan nasional juga perlu semakin diselaraskan dengan standar internasional.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah kondisi geografis Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dan berada di kawasan dengan aktivitas seismik. Kondisi ini membuat pengelolaan tailing membutuhkan standar teknis yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan setempat.

Tekanan Industri

Tantangan keberlanjutan juga muncul dari sisi lain, yakni akses produk Indonesia ke pasar internasional. Salah satunya adalah pada Selasa (11/8), WRI kembali mengangkat isu EUDR.

Regulasi Uni Eropa tersebut mengharuskan perusahaan membuktikan bahwa produk yang dipasarkan ke kawasan itu tidak berasal dari lahan yang baru mengalami deforestasi atau degradasi. Aturan ini relevan bagi Indonesia karena sejumlah komoditas utama, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, dan produk kayu, masuk dalam rantai pasok yang terdampak kebijakan tersebut.

Bagi Indonesia, tuntutan itu bukan sekadar persoalan memenuhi regulasi perdagangan. Kemampuan memastikan asal-usul produk, keterlacakan rantai pasok, dan praktik produksi berkelanjutan semakin menjadi faktor penentu daya saing komoditas di pasar global.

WRI mencatat implementasi EUDR mengalami penundaan. Penerapan bagi perusahaan besar ditunda hingga 30 Desember 2026, sementara perusahaan kecil mendapat perpanjangan waktu hingga 30 Juni 2027.

Meski demikian, penundaan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan pelaku usaha Indonesia untuk mempersiapkan sistem produksi dan rantai pasok yang memenuhi standar keberlanjutan. Persiapan ini dinilai penting agar Indonesia tidak kehilangan akses pasar ketika aturan mulai diberlakukan.

Hilirisasi dan Keberlanjutan

Dua isu yang disoroti WRI memperlihatkan tantangan yang sama. Pertumbuhan industri tidak lagi cukup diukur hanya dari peningkatan produksi dan nilai ekonomi.

Pengembangan industri mineral kritis membutuhkan tata kelola limbah yang kuat. Sementara itu, produk berbasis komoditas membutuhkan rantai pasok yang mampu membuktikan bahwa proses produksinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

WRI menempatkan kedua isu tersebut dalam agenda yang lebih luas mengenai pembangunan rendah karbon, keberlanjutan bisnis, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks industri nikel, WRI sebelumnya juga terlibat dalam upaya mendorong integrasi dekarbonisasi industri nikel dengan agenda pembangunan rendah karbon Indonesia.

Dengan demikian, agenda hilirisasi, transisi energi, perlindungan lingkungan, dan daya saing ekspor semakin sulit dipisahkan satu sama lain. Keempat aspek tersebut kini saling terkait dalam menentukan arah pembangunan industri nasional.

Bagi Indonesia, momentum ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi sebagai salah satu pemain penting dalam rantai pasok mineral kritis. Indonesia juga berpeluang mengukuhkan diri sebagai produsen komoditas global yang memenuhi standar keberlanjutan.

Namun, peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku industri membangun standar lingkungan yang kredibel. Transparansi dan pengawasan juga perlu diperkuat agar praktik produksi berjalan sesuai standar keberlanjutan internasional.

Tantangan ekonomi hijau Indonesia bukan lagi sekadar soal meningkatkan produksi. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan setiap pertumbuhan industri memiliki fondasi lingkungan, tata kelola, dan rantai pasok yang dapat dipertanggungjawabkan.