Prabowo Belajar dari India soal Optimalisasi Aset Negara
Presiden Prabowo Subianto ingin belajar dari India dalam mengoptimalkan aset negara dengan memberi ruang bagi swasta untuk mengoperasikan aset publik yang belum dikelola secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
"Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. Kita harus belajar dari India," ujar Prabowo dalam pidatonya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menyinggung kebijakan India melalui National Monetisation Pipeline yang memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Meski demikian, kepemilikan aset tersebut tetap berada di tangan negara.
Lihat Juga :NOTA KEUANGAN RAPBN 2027 Prabowo: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia untuk Kejar Standar Dunia |
"Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," katanya.
Menurut Prabowo, skema serupa dapat diterapkan di Indonesia untuk aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia mengatakan aset BUMN seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas tidak seharusnya dibiarkan tidak produktif ketika masyarakat masih membutuhkan lapangan kerja dan perekonomian membutuhkan investasi.
"Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia," ujarnya.
Lihat Juga :NOTA KEUANGAN RAPBN 2027 RAPBN 2027, Prabowo Bidik Penerimaan Negara Rp3.426 T |
Prabowo menegaskan kerja sama pemanfaatan aset BUMN dengan swasta akan dilakukan melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel. Pemerintah juga tetap akan menjaga kepemilikan strategis negara atas aset tersebut.
Ia menilai keterlibatan swasta dapat membuat pengelolaan aset menjadi lebih efisien, kreatif, dan inovatif sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
"Kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif menghasilkan manfaat, kenapa tidak," katanya.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung pengelolaan bandara yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, pemerintah dapat membuka peluang bagi swasta untuk mengoperasikan bandara tersebut dengan kepemilikan tetap berada di tangan negara.
Lihat Juga :NOTA KEUANGAN RAPBN 2027 Prabowo Jamin Sensus Ekonomi Tak Digunakan Buat Kejar Kekayaan Rakyat |
Ia juga melihat potensi integrasi antara sektor penerbangan, perhotelan, dan pengelolaan bandara untuk menciptakan nilai tambah.
"Sekarang ada integrasi antara penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita," tutur Prabowo.
Pemerintah sendiri telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif. Prabowo menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 paling banyak tersisa 300 perusahaan yang produktif.
Ia mengatakan optimalisasi aset BUMN tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan aset negara sekaligus mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
(lau/sfr)