Pemerintah Kucurkan Rp44 M untuk Penanganan Awal Pascagempa NTT
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menyalurkan anggaran Rp44 miliar untuk mendukung penanganan imbas gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Purbaya mengatakan dana tersebut merupakan dukungan awal pemerintah pusat bagi daerah terdampak bencana. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi kecukupan anggaran berdasarkan kebutuhan yang berkembang di lapangan.
"Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini," ujar Purbaya kepada wartawan di NTT, Rabu (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk memastikan kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi sesuai perkembangan situasi.
Menurut Purbaya, pemerintah pusat saat ini masih memprioritaskan penanganan pada tahap tanggap darurat. Namun, di saat bersamaan, pemerintah juga mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk memasuki tahap perbaikan dan pemulihan wilayah terdampak.
"Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden," ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan besaran dukungan pemerintah pusat nantinya akan disesuaikan dengan tingkat keparahan bencana serta kebutuhan masing-masing daerah.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk apabila diperlukan penanganan yang lebih terkoordinasi.
Dalam fase tanggap darurat, kata dia, pemerintah memastikan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak berjalan lancar, baik dalam bentuk logistik maupun dukungan pendanaan.
"Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus," ujar Purbaya.
Ia menambahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu unsur utama pemerintah dalam pelaksanaan penanganan bencana di daerah terdampak.
Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8) pukul 05.58 WITA.
Per Selasa (18/18), Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Bramantyo melaporkan bencana alam itu menewaskan setidaknya 70 jiwa dan 132 korban luka-luka.
Selain itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengungkapkan sebanyak 40.040 pengungsi dan 11.925 rumah rusak akibat gempa bumi tersebut.
(lau/sfr)