Harga Beras Naik di 132 Daerah, Minyakita Masih di Atas HET Rp15.700
Harga beras masih menanjak di sejumlah daerah hingga pekan ketiga Agustus 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 132 kabupaten/kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) beras, sementara harga rata-rata Minyakita secara nasional masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET).
Direktur Statistik Harga BPS Sarpono mengatakan kenaikan harga beras terjadi dengan variasi cukup lebar antarwilayah. Kenaikan IPH tertinggi di tingkat provinsi tercatat di Gorontalo sebesar 7,96 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dilihat lebih detail menurut kabupaten/kota, terdapat 132 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan minggu ketiga Agustus 2026. Dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango, yaitu sebesar 13,01 persen, di Pohuwato 9,70 persen, di Gorontalo Utara 6,35 persen, Kabupaten Deiyai 6,32 persen, dan Bengkulu Selatan 6,24 persen," ujar Sarpono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (24/8).
Selain kenaikan di 132 kabupaten/kota, terdapat 10 provinsi yang IPH berasnya turun, antara lain Papua Barat Daya, Sumatra Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.
Berdasarkan paparan Sarpono, kenaikan juga terjadi pada harga beras berdasarkan kualitas. Harga beras medium naik 0,27 persen dibandingkan Juli 2026 menjadi rata-rata Rp14.520 per kilogram (kg), sedangkan beras premium naik 0,23 persen menjadi Rp16.368 per kg hingga minggu ketiga Agustus.
Kondisi tersebut terjadi meski Perum Bulog mengklaim penyaluran beras telah ditingkatkan. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan penyaluran beras pada Agustus mencapai 7.000-8.000 ton per hari.
"Dapat kami sampaikan bahwa untuk rata-rata penyaluran sendiri di bulan Agustus ini telah mencapai 7.000 sampai 8.000 ton per hari, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang 3.000 sampai dengan 4.000 ton per hari. Dan ini terus kami upayakan tetap terjaga," ujar Wawan dalam kesempatan sama.
Bulog juga melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk bekerja sama dengan TNI dan Polri. Selain beras SPHP, Bulog juga memasok Minyakita ke pasar-pasar yang masuk dalam pemantauan SP2KP.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir kemudian meminta Bulog mencocokkan daerah yang mengalami kenaikan harga dengan wilayah yang telah mendapatkan intervensi pangan.
"Saya paham paparan ini setiap minggu penyalurannya naik. Tapi kenapa harga beras di kabupaten itu naik jumlahnya menjadi 132 kabupaten/kota? Nah, ini pertanyaan saya, apakah Bapak (Bulog) tidak tepat sasaran? Cocokkan antara kabupaten/kota yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah dengan kabupaten/kota yang naik harganya," ujar Tomsi.
Tomsi mempertanyakan apakah masih ada daerah yang mengalami kenaikan harga tetapi belum mendapatkan intervensi. Menurutnya, pengecekan tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab harga tetap naik ketika stok dan distribusi disebut mencukupi.
Wawan mengatakan Bulog akan memprioritaskan wilayah yang masih menunjukkan kenaikan IPH. Ia menyebut beberapa daerah, termasuk Gorontalo, masih masuk kategori yang perlu mendapat intervensi lebih lanjut.
Di sisi lain, harga Minyakita secara nasional masih berada di atas HET meski secara bulanan mengalami penurunan. Sarpono mengatakan rata-rata harga Minyakita pada minggu ketiga Agustus turun 0,19 persen dibandingkan Juli 2026. Namun, harga nasional masih melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.
"Secara nasional rata-rata harga Minyakita pada minggu ketiga Agustus tahun 2026 masih berada di atas harga eceran tertinggi. Kondisi ini sama dengan periode sebelum-sebelumnya. Dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026, harga Minyakita secara umum turun sebesar 0,19 persen," ujar Sarpono.
Berdasarkan paparan BPS, rata-rata harga Minyakita hingga pekan ketiga Agustus mencapai Rp16.344 per liter, lebih tinggi dari HET berada Rp15.700 per liter. Artinya, harga rata-rata nasional masih sekitar Rp644 per liter di atas HET.
Kenaikan harga Minyakita juga masih terjadi di sejumlah daerah. Kabupaten Puncak Jaya mencatat kenaikan tertinggi sebesar 8,11 persen, disusul Kota Tual 6,01 persen, Kota Palembang 3,33 persen, Kota Blitar 2,73 persen, dan Kabupaten Lima Puluh Kota 2,37 persen. Masih ada 24 kabupaten/kota lainnya yang mengalami kenaikan.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra mengatakan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH Minyakita meningkat dibandingkan pekan sebelumnya.
"Dibandingkan dengan minggu yang lalu ada kenaikan IPH kabupaten/kota yang minggu lalu 87 kabupaten/kota mengalami kenaikan dan pada minggu ini tercatat ada kenaikan menjadi 90 (daerah). Dan ini menjadi concern kami," ujar Nawandaru.
Menurut Nawandaru, pemerintah daerah perlu memastikan pasokan Minyakita terlebih dahulu tersedia secara kontinu di pasar rakyat sebelum menggelar pasar murah atau kegiatan GPM. Ia meminta pengisian pasokan tak lebih banyak diarahkan kepada mitra atau pedagang eceran di luar pasar.
Berdasarkan paparannya, 90 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH minyak goreng untuk seluruh kualitas, sementara secara nasional harga minyak goreng seluruh kualitas justru turun 0,07 persen menjadi rata-rata Rp20.215 per liter.
Harga tertinggi tercatat Rp60 ribu per liter dan terendah Rp15 ribu per liter.
Nawandaru juga menyebut harga Minyakita berdasarkan pemantauan per 21 Agustus 2026 berada di kisaran Rp15.865 per liter.
Ia mengatakan pemerintah akan terus memantau pasokan dan meminta pedagang yang memperoleh pasokan dari BUMN menjual Minyakita sesuai HET.
Di sisi pasokan bahan baku, Nawandaru mengatakan pemerintah juga mendorong produsen dan eksportir CPO meningkatkan realisasi domestic market obligation (DMO). Ia menyebut realisasi DMO yang dikuasai BUMN telah mencapai 49,31 persen.
(del/sfr)