Zulhas Targetkan Masalah MBG Beres saat Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan berbagai persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan saat momen dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu yakin manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru mampu menuntaskan permasalahan yang ada.
"Mudah-mudahan 20 Oktober, dua tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN ini bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, pemerintah telah berhasil menyelesaikan sejumlah target di bidang pangan selama satu tahun lebih ini seperti mencapai swasembada beras dan jagung pakan.
Namun, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, ada MBG yang belum berhasil.
"Kita baru 22 bulan ada yang berhasil seperti beras dan jagung. Alhamdulillah setahun beres. Ada juga yang belum berhasil, yaitu MBG. Sekarang sudah manajemen baru, kami yakini sebelum 20 Oktober kita akan selesaikan," ujar Zulhas.
Saat ini, BGN tengah membenahi tata kelola dan mendata kembali dapur yang beroperasi di berbagai daerah. Kepala BGN Sudaryono mengungkap ada 27.485 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Seluruh dapur itu disisir untuk memastikan ketepatan penerima manfaat.
"Dapurnya di mana, kemudian dia kirim ke sekolah mana, posyandu mana, itu kemudian kami menetapkan surat ketetapan sementara," ujarnya.
Dari 27.485 ribu dapur MBG, ada 463 dapur yang di-suspend sementara selama 10 hari agar dapat melengkapi data yang dibutuhkan seperti informasi mengenai dapur.
Data itu nantinya akan dikonfirmasi lagi ke sekolah terkait apakah benar mereka menerima MBG dari SPPG tersebut.
Setelah pembenahan tata kelola ini rampung, BGN akan memprioritaskan aktivasi dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dijadwalkan mulai berjalan pada September ini.
"3T insyaallah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas," ujar Sudaryono.
Sudaryono menegaskan seluruh SPPG yang akan diaktivasi itu akan diatur melalui peraturan badan baru agar pelaksanaan di lapangan sesuai hukum yang berlaku.
Saat ini BGN juga tengah menjajaki penggunaan teknologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mampu mendeteksi kualitas sebuah hidangan MBG.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan alat tersebut mampu mendeteksi kualitas hidangan yang ada di MBG itu melalui uap.
"Itu sensor uap. Jadi uapnya itu kemudian di-catch kimianya, kemudian dianalisis. Itu satu inovasi yang baik. Aku tantang ke beliau-beliau yang penemu itu kita inginnya makin cepat makin bagus (diimplementasikannya)," ujar Sudaryono.
Ia belum bisa menentukan penggunaan alat ini akan diletakkan di SPPG atau sekolah penerima MBG. BGN pun disebut masih akan harus memeriksa dulu ketersediaan anggarannya.
Sudaryono menegaskan pihaknya terbuka dalam mengadopsi berbagai temuan teknologi baru dari pihak manapun guna mengoptimalkan pelaksanaan program MBG.
"Kalau di antara anda selain BRIN misalnya ada yang bisa menemukan beberapa hal yang bisa membantu kami di BGN, kami dengan sangat hati akan mengadopsinya," ujarnya.
(dhz/pta)