Misbakhun Ungkap Benahi Parameter Desil Agar Bansos Tak Salah Sasaran

CNN Indonesia
Sabtu, 29 Agu 2026 05:45 WIB
Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk akurasi program perlindungan sosial dan subsidi. (FOTO:CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah tengah memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk dengan mengukur ulang parameter yang digunakan untuk menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Misbakhun saat merespons sorotan terhadap akurasi data desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program perlindungan sosial.

"Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Misbakhun, pembenahan data diperlukan agar kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan subsidi, perlindungan sosial, dan bantuan sosial (bansos), dapat diberikan kepada masyarakat yang tepat.

Ia mengatakan pemerintah juga tengah melakukan sensus ekonomi secara lebih detail. Proses tersebut termasuk melakukan kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB).

"Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," katanya.

[Gambas:Youtube]

Misbakhun mengatakan data desil menjadi perhatian karena selama ini digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan masyarakat yang masuk dalam kategori penerima perlindungan sosial.

Menurutnya, ketepatan data tersebut penting agar anggaran negara yang telah dialokasikan untuk berbagai program perlindungan sosial tidak salah sasaran.

"Nah, ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN yang menjadi salah satu dasar dalam penyaluran subsidi dan bansos.

Purbaya menyebut pembenahan dilakukan agar DTSEN dapat menjadi sumber data utama pemerintah dalam merancang hingga mengevaluasi program pembangunan.

"Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).

(lau/ins)