BEI Sebut Karhutla Berpotensi Ganggu Pasokan Bursa Karbon
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik sebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan berpotensi memengaruhi ketersediaan unit karbon yang diperdagangkan di pasar modal.
Ia menjelaskan perdagangan karbon di bursa menggunakan mekanisme vintage, yakni skema unit karbon yang diperdagangkan berasal dari periode tertentu, melansir Detikfinance.
Untuk itu, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan berpotensi memengaruhi pasokan unit karbon untuk periode mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu yang diperdagangkan di bursa ataupun ketersediaan unit karbon di SRUK (Sistem Registri Unit Karbon) itu kan adalah vintage, artinya unit karbon yang sudah dihasilkan sebelumnya. Nah dengan insiden kebakaran saat ini, tentu akan berdampak kepada ketersediaan unit karbon ke depan," ujar Jeffry di Gedung BEI Jakarta Selatan, Jumat (28/8).
Meski demikian, Jeffry menyebut dampak karhutla terhadap aktivitas perdagangan karbon di bursa saat ini belum terlihat signifikan. Pengukuran terhadap dampak tersebut nantinya menjadi kewenangan lembaga terkait.
"Sejauh ini belum terlihat (dampak karhutla)," jelasnya.
Jeffry menjelaskan perdagangan karbon di bursa terhubung dengan sistem pemerintah melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sementara itu BEI memfasilitasi perdagangan karbon di pasar sekunder.
Hingga saat ini, perdagangan karbon di bursa tercatat 1,9 juta ton CO2e dengan nilai transaksi Rp93,8 miliar. Terdapat 10 proyek yang tercatat di bursa karbon dengan 159 entitas pengguna jasa.
Lihat Juga : |
Integrasi perdagangan karbon antara bursa dan pemerintah melalui SRUK yang diluncurkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat mekanisme perdagangan karbon sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain SRUK, Kemenhut juga meresmikan Indonesia Forestry Carbon Hub sebagai pusat perdagangan karbon sektor kehutanan nasional.
Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor 6 tahun 2026, terdapat 4 proyek kehutanan yang masuk dalam Indonesia Forestry Carbon Hub.
Adapun keempat perusahaan yang terlibat yakni, PT Global Alam Lestari melalui Sumatra Merang Peatland Project dengan ID 1899, PT Rimba Makmur Utama melalui Katingan Peatland Restoration and Conservation Project dengan ID 1477.
Selanjutnya ada PT Mohairson Pawan Khatulistiwa melalui The Mayas Project dengan ID 3591, serta perdagangan karbon berbasis masyarakat di bentang alam Bujang Raba Jambi yang menjadi binaan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.
Di sisi lain, Kemenhut telah memberikan sanksi kepada enam perusahaan di Kalimantan terkait Karhutla pada Selasa (25/8).
Perusahaan tersebut tersebar di beberapa wilayah Kalimantan. PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, dan PT PSR di Kalimantan Timur.
Berdasarkan hasil pengawasan Kemenhut, total areal yang terbakar pada 6 perusahaan tersebut capai 1.511,55 hektare.
PT WEL menduduki posisi pertama dengan luas sekitar 760,51 hektare areal yang terbakar, disusul oleh PT MPK seluas 394,83 hektare, kemudian PT WSP dengan luas 107,70 hektare, PT FI seluas 95,87 hektare, PT PSR dengan luas 82,26 hektare, dan PT NES seluas 70,38 hektare.