Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin kondisi bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak akan terganggu oleh beban pinjaman proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Jaminan tersebut diberikan lantaran pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 triliun per tahun yang bersumber dari Dana Desa untuk enam tahun ke depan. Jadi, totalnya ada Rp240 triliun yang sudah dialokasikan.
Dana tersebut dialokasikan untuk melunasi pokok cicilan beserta bunga atas pinjaman yang sebelumnya ditarik oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita siapkan dari sebagian dana desa, sudah kita sisihkan sebelumnya. Jadi, perbankannya enggak akan terganggu gara-gara Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Lihat Juga :ERUPSI ANAK KRAKATAU Penerbangan Internasional ke Soetta Dialihkan ke 5 Bandara Alternatif |
Purbaya mengungkap dana untuk pembayaran cicilan pertama saat ini sudah tersedia dan siap disetorkan. Namun, proses pencairan tersebut masih tertunda karena pemerintah sedang memastikan kejelasan prosedur pencairan anggaran.
"(Cicilan) tinggal dibayar, cuman kita masih menunggu prosedur yang clear, jangan sampai ada kesalahan di prosedur kita nanti," ujar Purbaya.
Ia pernah mengungkap pembayaran cicilan pertama Kopdes ini tidak akan dilakukan sekaligus karena pemerintah akan membayar terlebih dahulu pembangunan Kopdes yang telah selesai dan melalui proses audit.
Sebelumnya Purbaya menjelaskan kalau pemerintah saat ini masih melakukan audit dan verifikasi terhadap pelaksanaan tahap pertama program Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, pembayaran akan disesuaikan dengan progres masing-masing proyek karena seluruh pembangunan belum selesai diaudit.
"Ini kan baru yang pelaksanaan pertama, itu kan harus diaudit dulu sebelumnya. Cuma kan belum semuanya diaudit. Ya kita pastikan bisa dibayar dengan suatu kondisi tertentu nanti. Nanti mereka harus tanda tangan kondisi tertentu di mana tahun berikutnya nggak boleh ada lagi gitu kira-kira," ujar Purbaya usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Kamis (3/9).
Lihat Juga :ERUPSI ANAK KRAKATAU Airlangga Sebut Logistik RI Mulai Terhambat Akibat Abu Vulkanik |
Purbaya memastikan pemerintah tidak ingin seluruh pembayaran ditunda hanya karena proses audit belum selesai untuk semua proyek. Ia menyampaikan bagian yang sudah selesai akan dibayarkan terlebih dahulu.
Sementara itu, kewajiban yang masih dalam proses akan dilihat berdasarkan perkembangan dan dapat dibayarkan dengan sejumlah persyaratan atau komitmen.
"Bukan. Ini kan mereka masih berproses. Kalau saya tunggu sampai selesai, wah keburu nggak bayar kan. Yang sudah selesai kita bayar dulu nanti yang belum-belum itu kita lihat sampai mana prosesnya. Nanti kita bayar dengan kondisi tertentu dengan janji atau komitmen tertentu nanti. Pasti akan dibicarakan," sebut Purbaya.