Rosan Sebut BRI Urus Rekening Masyarakat Seluruh RI, BSI Khusus Aceh
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkap kesiapan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka rekening bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan BRI akan menangani pembukaan rekening secara nasional, sementara BSI disiapkan untuk wilayah Aceh.
Rosan mengatakan manajemen BRI dan BSI sudah berkoordinasi untuk menyiapkan pelaksanaan pembukaan rekening masyarakat tersebut.
"Ya, memang sudah. BRI dan BSI memang sudah, dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya, agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).
Namun, di balik kesiapan bank, mekanisme pengisian dana awal sebesar Rp50 ribu per rekening masih dalam tahap perancangan. Rosan mengatakan pemerintah masih menyusun skema untuk merealisasikan dana tersebut.
"Ya, mekanismenya lagi dirancang segera kok," ujarnya.
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk dapat memiliki rekening bank yang pembukaannya akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Rekening itu rencananya diberikan secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).
Pemerintah menyiapkan rekening tersebut bukan sekadar sebagai tempat menyimpan dana. Airlangga mengatakan rekening dapat digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai.
Bagi pemilik rekening yang merupakan pelaku UMKM, sistem pembayaran QRIS juga akan tersedia secara otomatis. Airlangga mengatakan fasilitas tersebut dirancang tanpa biaya bagi pedagang.
"Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," ujar Airlangga.
Pembukaan rekening akan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system melalui QRIS.
Pemerintah juga berencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat. Airlangga mengatakan dana tersebut tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan dan pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk mengaturnya.
"Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot," kata Airlangga.
Meski demikian, mekanisme teknis pembukaan rekening hingga kini belum sepenuhnya dijelaskan. Termasuk apakah warga yang berusia 17 tahun akan langsung memiliki rekening ketika KTP diterbitkan atau masih harus melakukan pendaftaran.