CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roslani buka suara soal sumber anggaran untuk pemberian saldo awal Rp50 ribu di rekening masyarakat.
Rosan masih belum membocorkan secara rinci sumber anggaran untuk saldo awal rekening masyarakat tersebut saat ditanya wartawan, apakah akan didanai APBN atau sumber lainnya.
Ia hanya mengatakan mekanisme pemberian saldo Rp50 ribu masih dalam tahap perancangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, mekanismenya lagi dirancang segera kok," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).
Rosan mengatakan manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berkoordinasi untuk menjalankan rencana pembukaan rekening bagi masyarakat. BRI akan melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sementara BSI disiapkan untuk wilayah Aceh.
"Ya, memang sudah. BRI dan BSI memang sudah, dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya, agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," tuturny.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat yang dibuka melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening tersebut. Pembukaan rekening akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Rekening tersebut rencananya diberikan secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).
Airlangga sebelumnya mengatakan dana awal Rp50 ribu tersebut tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan. Pemerintah akan menyiapkan regulasi agar dana tersebut tetap utuh di rekening masyarakat.
"Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot," ujar Airlangga.
Di luar dana awal tersebut, rekening yang disiapkan pemerintah nantinya akan memiliki sejumlah fungsi. Salah satunya menjadi saluran penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai.
Bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening tersebut juga dirancang terhubung dengan sistem pembayaran QRIS. Airlangga mengatakan fasilitas pembayaran QRIS itu akan tersedia tanpa biaya bagi pedagang.
"Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," kata Airlangga.
Pembukaan rekening akan melibatkan pemadanan data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system melalui QRIS.
(del/pta)