Airlangga Ungkap Saldo Awal Rekening Masyarakat Rp50 Ribu Bisa Ditarik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap saldo awal sebesar Rp50 ribu yang yang diberikan pemerintah dalam rekening masyarakat bisa ditarik oleh pemiliknya.

"Bisa, bisa ditarik (saldo awal Rp50 ribu)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Pemerintah sebelumnya berencana memberikan saldo awal Rp50 ribu untuk rekening masyarakat yang disiapkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurut Airlangga, sumber anggaran untuk saldo awal itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan target sekitar 200 juta penduduk, Airlangga memperkirakan kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp11 triliun.

"Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 triliun lah," ujarnya.

Namun, anggaran tersebut tidak akan langsung digelontorkan sekaligus. Airlangga mengatakan pemberian saldo akan dilakukan secara bertahap, sementara skema penganggarannya masih akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Anggaran nanti kita bahas, karena kan enggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap," kata Airlangga.

Program rekening ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang baru memasuki usia 17 tahun. Airlangga mengatakan rekening yang disiapkan pemerintah nantinya akan dikonsolidasikan dengan rekening yang sudah dimiliki masyarakat.

"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat," ujarnya.

Airlangga memastikan saldo awal tersebut juga akan diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki rekening bank.

Pemerintah menyiapkan program tersebut dalam waktu dekat. Namun, peluncuran atau roll-out masih akan dibahas bersama BI dan OJK.

Airlangga mengatakan pemerintah terlebih dahulu akan merampungkan pembahasan teknis dan regulasi. Setelah itu, pemerintah akan menyusun timeline pelaksanaan program melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

"Insya Allah kita sudah bisa mulai (program ini sebelum akhir tahun)," ujarnya.

Pembukaan rekening nantinya akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Meski demikian, teknis pembukaan rekening masih akan dibahas, termasuk mekanisme apakah masyarakat perlu datang ke bank atau tidak. Airlangga mengatakan BRI dan BSI telah memiliki program yang dapat mendukung pelaksanaan tersebut.

Ia juga menyebut pemerintah pernah menerapkan mekanisme serupa pada periode sebelumnya melalui sejumlah program yang menyalurkan dana secara langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing penerima.

Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Bagi pelaku UMKM, rekening juga dirancang memiliki sistem pembayaran QRIS tanpa biaya bagi pedagang.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. BRI disiapkan untuk pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sementara BSI akan melayani wilayah Aceh.

Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening tersebut. Data Dukcapil nantinya dipadankan dengan sistem BI untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system melalui QRIS.