Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib warga yang sudah memiliki rekening di tengah wacana program pembukaan rekening masyarakat.
Airlangga memastikan masyarakat yang sudah memiliki rekening bank tetap akan mendapatkan saldo awal Rp50 ribu dalam program rekening otomatis yang disiapkan pemerintah.
"Tetap dapat juga (saldo Rp50 ribu di rekening baru)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, rekening yang disiapkan pemerintah nantinya akan dikonsolidasikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Konsolidasi juga akan dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki lebih dari satu rekening.
"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nanti yang punya multiple account juga kita lihat," ujarnya.
Program tersebut ditujukan untuk mendukung berbagai program pemerintah melalui rekening perbankan. Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk masuk dalam cakupan program.
Saldo awal yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp50 ribu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Untuk target 200 juta penduduk, Airlangga menyebut kebutuhan anggarannya sekitar Rp11 triliun.
"Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 triliun lah ," lanjutnya.
Lihat Juga : |
Namun, pemerintah belum akan mengalokasikan seluruh anggaran tersebut sekaligus. Airlangga mengatakan pelaksanaan program dan penganggarannya akan dilakukan secara bertahap.
Saldo awal Rp50 ribu yang diberikan pemerintah nantinya dapat digunakan oleh pemilik rekening dan tidak harus mengendap di rekening. Airlangga memastikan saldo tersebut bisa ditarik oleh pemilik rekening.
Sementara itu, rekening direncanakan dapat diperoleh secara otomatis dengan memanfaatkan data kependudukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggunakan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Meski begitu, teknis pembukaan dan aktivasi rekening masih belum diputuskan. Termasuk apakah masyarakat nantinya perlu datang langsung ke bank atau tidak.
Airlangga mengatakan BRI dan BSI sudah memiliki program yang dapat mendukung mekanisme tersebut. Pemerintah juga sebelumnya pernah menjalankan penyaluran program secara langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing penerima.
Ia menyebut pelaksanaan program rekening tersebut akan disiapkan dalam waktu dekat. Mekanisme roll-out masih akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya masuk dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian baru sesudah itu kita buatkan timeline-nya," katanya.
Airlangga mengatakan pemerintah menargetkan program tersebut dapat mulai dijalankan dalam waktu dekat.
"Insyaallah kita sudah bisa mulai," ujarnya.
Sebelumnya, Airlangga menyebut pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki KTP. Dua bank yang disiapkan untuk program tersebut adalah BRI dan BSI.
Rekening itu nantinya tidak hanya digunakan untuk menyimpan saldo awal. Pemerintah berencana menjadikannya sebagai salah satu saluran untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial tunai.
Bagi pemilik rekening yang merupakan pelaku UMKM, pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran QR atau QRIS tanpa biaya bagi pedagang.
Rencana tersebut berawal dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan. Airlangga sebelumnya mengatakan data Dukcapil akan dipadankan dengan sistem BI, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway menggunakan QRIS.
(del/pta)