Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis kecerdasan buatan (AI) mulai diluncurkan secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026.
Ia berharap 80 persen sistem tersebut telah siap saat peluncuran mendatang.
Menurut Luhut, salah satu tantangan dalam digitalisasi perlinsos adalah pendataan dan pengelompokan penerima berdasarkan desil. Meski demikian, ia berharap tidak ada kendala serius saat sistem mulai diterapkan secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai. Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil," ujarLuhut dalam konferensi pers, Kamis (10/9).
Lihat Juga : |
Luhut mengatakan digitalisasi perlinsos nantinya mengubah mekanisme penyaluran bantuan pemerintah. Pemerintah tidak lagi memberikan subsidi dalam bentuk produk, melainkan menyalurkannya langsung kepada masyarakat melalui rekening bank.
"Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua punya bank account karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat," kata Luhut.
Ia mengatakan program pembukaan rekening gratis yang melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut juga akan menyasar masyarakat termiskin di Indonesia.
"Saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius. Jadi ini sebenarnya tadi kami sepakat mengusulkan pada presiden Gerakan Nasional Perlinsos," ujarnya.
Menurut Luhut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi sasaran program tersebut.
"Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," paparnya.
Luhut mengatakan penggunaan dana bantuan nantinya juga akan diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah masih mempertimbangkan mekanisme pembatasan penggunaan dana agar bantuan tidak digunakan untuk aktivitas yang dilarang, termasuk judi online.
"Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi, hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam," ujarnya.
(lau/sfr)