BGN Coret 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mayoritas sekolah yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekolah-sekolah tersebut dikeluarkan karena sejumlah pertimbangan, termasuk status sebagai sekolah swasta bertaraf internasional, memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS).

"Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerimaan manfaat tadi adalah sekolah-sekolah yang adalah sekolah swasta bertaraf internasional," ujar Sudaryono dalam unggahan Instagram resmi BGN, Kamis (10/9).

BGN melakukan pendataan satuan pendidikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga sekolah keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340 ribu satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Artinya, masih terdapat sekitar 240 ribu sekolah yang belum menerima program tersebut.

Sudaryono mengatakan BGN menerima banyak surat permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan MBG. Permohonan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu sebelum sekolah mendapat layanan secara bertahap sesuai tahapan yang ditetapkan BGN.

"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," katanya.

Di tengah masih banyaknya satuan pendidikan yang belum terlayani, BGN menetapkan sejumlah wilayah sebagai prioritas.

Sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T akan didahulukan, termasuk wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua. Di kedua wilayah tersebut, terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.

Menurut dia, wilayah Maluku dan Papua akan menjadi prioritas bersama daerah lain dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T yang tersebar di Indonesia.

Untuk memperluas cakupan layanan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di wilayah-wilayah prioritas tersebut. Pembukaan dapur MBG akan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Langkah itu dilakukan agar penambahan dapur SPPG dapat berjalan aman dan efisien sekaligus memastikan layanan MBG diberikan kepada sasaran yang telah ditentukan.

"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap terukur sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," ujar Sudaryono.