Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat mampu dan memiliki kendaraan mewah untuk berhenti mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Imbauan tersebut dilontarkan Bahlil guna merespons fenomena peralihan (shifting) konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
Bahlil mengungkap saat ini pihaknya tengah memformulasikan aturan baru untuk mencegah shifting tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," ujar Bahlil ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Sembari menunggu regulasi tersebut rampung, Ketua Umum Partai Golkar itu meminta kesadaran dari masyarakat mampu agar tidak mengisi BBM bersubsidi.
"Dalam berbagai kesempatan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi," ujar Bahlil.
Ia mengatakan BBM bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya, sehingga tidak elok jika digunakan oleh yang mereka mampu.
Ditemui di tempat sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memproyeksikan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini. Hal itu dipicu oleh potensi kelebihan batas kuota penyaluran Pertalite dan Biosolar.
"Sepertinya akan ada penambahan kuota," ujarnya.
Penambahan kuota ini disebut akan dikhususkan pada biosolar. Namun, Laode belum dapat menjelaskan detail lebih lanjut. Ia menyebut pengumuman dan perhitungan detailnya merupakan wewenang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurut PT Pertamina Patra Niaga, antrean di sejumlah SPBU Tanah Air belakangan ini bukan karena ketersediaan stok. Ketersediaan stok sejatinya tercukupi, tetapi kata Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, antrean terjadi akibat adanya pergeseran atau shifting konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
"Shifting dari produk-produk yang non-PSO Pertamax Series kemudian Dex, itu ke Pertalite maupun Biosolar," ujar Eko dalam acara Pertamax Journey di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (11/9).
Kondisi ini juga terjadi karena fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) di SPBU tertentu untuk menambah dispenser atau nozzle Pertalite dan Biosolar terbatas.
"SPBU ini juga sangat terbatas fasilitas sarprasnya (sarana dan prasarana) untuk bisa menambah dispenser ataupun nozzle untuk produk-produk seperti Pertalite maupun Biosolar," ujar Eko.
Ia pun mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying jika melihat antrean di sebuah SPBU. Eko menegaskan stok BBM saat ini dalam kondisi yang aman.
Salah satu contoh dari antrean di SPBU yang terbaru ini ada di Makassar, Sulsel. Terkait hal itu, perseroan akan terus menyesuaikan pasokan dan distribusi BBM dengan kondisi permintaan.
Soal aturan pencegahan shifting ini, sebagaimana yang diungkap Bahlil, pemerintah memang tengah menggodok rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10.
Lihat Juga : |
"Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8).
Bahlil menilai sangat tidak elok jika masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 masih ikut mengisi BBM bersubsidi.
"Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya," ujar Bahlil.