Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
AHY menjelaskan ribuan kawasan tersebut memerlukan penanganan serius dan terpadu untuk menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
Ia merinci kawasan kumuh itu sebagian besar atau sekitar 5.620 kawasan masuk dalam kategori ringan, sekitar 100 kawasan berklasifikasi berat, dan sisanya berada pada kategori sedang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun kategorisasi itu berdasarkan karakteristik mulai dari kawasan pinggir sungai, wilayah rawan bencana, hingga kawasan padat penduduk.
"Kurang lebih 7 ribuan kawasan di Indonesia tentu dengan berbagai klasifikasi. Berat kurang lebih 100, sedangkan paling banyak yang berklasifikasi ringan 5.620," ujar AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
AHY menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak boleh hanya sekadar menghilangkan sebutan "kumuh" dari suatu wilayah, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Ia menyampaikan pendekatan yang digunakan ke depan harus bersifat terpadu (cross-sektoral) dan melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, media, hingga komunitas.
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah memfokuskan intervensi penataan pada 16 kawasan dengan total luas mencapai 436 hektare yang tersebar di 16 provinsi pada tahun 2026.
Lihat Juga : |
"Tahun 2026, ini yang akan dikerjakan ada 16 kawasan, 436 hektare di 16 provinsi. Nanti bisa dilihat, bisa dibagikan datanya oleh Pak Deputi, sehingga nanti siapa yang termasuk dalam program penanganan permukiman kumuh di tahun 2026 ini bisa kita kawal bersama-sama," katanya.
Melalui orkestrasi kebijakan yang lebih terintegrasi ini, pemerintah berharap penataan permukiman tidak lagi dikerjakan secara terpisah-pisah antar sektor.
Langkah ini pun menjadi bagian dari upaya mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
AHY menegaskan untuk memastikan seluruh program tersebut berjalan transparan dan akuntabel, pemerintah turut menyiapkan sistem pemantauan berupa dashboard khusus.
Ke depannya, melalui sistem ini, progres penataan di setiap daerah dapat dipetakan, diawasi, sekaligus menjadi wadah interaksi dan laporan bagi masyarakat.
"sehingga kita bisa memastikan daerah mana sesuai dengan tahun anggarannya, kewenangannya, pusat, provinsi, atau kabupaten, kota, kemudian kita cek benar nggak dikerjakan," tegas AHY.
(fln/sfr)