Bos Adhi Karya Ungkap Biang Kerok Proyek LRT City Mangkrak

CNN Indonesia
Rabu, 16 Sep 2026 13:17 WIB
PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengungkap kondisi LRT City yang hingga kini belum rampung dan membuat sekitar 2.400 konsumen belum dapat penyelesaian. (adhi.co.id).
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengungkap kondisi proyek LRT City yang hingga kini belum rampung dan membuat sekitar 2.400 konsumen belum dapat penyelesaian.

Hal tersebut terjadi lantaran perusahaan gagal mencapai target penjualan hingga menimbulkan masalah dari sisi arus kas (cashflow).

Dalam pertemuan bersama pemerintah dan perwakilan konsumen, Direktur Utama Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniagoa mengatakan perusahaan sebagai holding akan mengawal penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

"Saya sebagai holding, sebagai dirut daripada perusahaan induknya, juga diminta dan sudah menjadi kewajiban kami untuk betul-betul concern untuk mengawal proyek ini untuk diselesaikan sesuai dengan timeline tadi yang sudah ditetapkan oleh Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) maupun Pak Doni," ujar Moeharmein di Kantor BP BUMN, Selasa (15/9).

Ia mengatakan persoalan proyek tersebut akan terlebih dahulu diinventarisasi. Perwakilan konsumen diminta mengumpulkan seluruh aspirasi dan persoalan yang dihadapi hingga 1 Oktober 2026.

Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait akan mematangkan pola penyelesaian proyek dalam pertemuan lanjutan paling lambat 15 Oktober 2026.

Menurut Moeharmein, penyelesaian proyek LRT City merupakan arahan pemegang saham. Perusahaan pun diminta memastikan proyek tersebut dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik.

"Yang jelas proyek ini diminta oleh tadi pemegang saham untuk diselesaikan dengan kualitas yang terbaik supaya tidak ada lagi konsumen atau korban yang dizalimi," ujarnya.

Sebelumnya, perwakilan konsumen menyebut terdapat sekitar 2.400 korban terdampak persoalan LRT City. Mereka mengaku selama ini kesulitan memperoleh kejelasan terkait kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

Pemerintah kemudian membentuk tim pengawas yang melibatkan perwakilan korban, Kementerian PKP, dan BP BUMN untuk mengawal proses penyelesaian.

Wakil Kepala BP BUMN Amin Akhmad mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami tidak berpangku tangan, cuci tangan juga tidak sama sekali. Kami bertanggung jawab kepada seluruh korban, negara hadir dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan," ujar Amin.

(lil/sfr)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK