Suahasil Nazara menghadiri rapat perdana sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Rapat itu adalah Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Dalam sidang tersebut, DPD RI menetapkan pertimbangan terhadap RUU APBN 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI. Itu disusun Komite IV DPD RI melalui pembahasan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dan penjaringan masukan dari daerah.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian mencakup transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, dana desa, serta kapasitas fiskal daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suahasil mengatakan pertimbangan dari DPD diberikan pada waktu yang tepat, karena pemerintah memang sedang membahas RAPBN 2027 bersama DPR RI.
Dengan adanya pertimbangan dari DPD RI terhadap RUU APBN 2027, Suahasil mengatakan itu akan menjadi bahan masukan yang mencerminkan aspirasi dari daerah, sehingga akan sangat diperhatikan oleh pemerintah.
"Saya mengucapkan terima kasih secara khusus atas nama pemerintah bahwa kami diundang pada sidang paripurna kali ini. Ini adalah suatu tata bernegara yang baik, menurut saya, mendapatkan pertimbangan yang mencerminkan perspektif dari seluruh daerah karena yang ada di DPD ini semua adalah perwakilan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia," ujar Suahasil kepada wartawan usai sidang paripurna, Rabu (16/9).
Sidang ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang sebelumnya telah dilakukan oleh pendahulu Suahasil, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa. Di mana, rapat sebelumnya menjadi momen terakhir Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pada Senin (14/9), Purbaya tengah menghadiri rapat di Komite IV DPD RI. Dia pada kesempatan itu memaparkan laporan terbaru terkait realisasi APBN, aliran modal asing, hingga gaji PPPK.
Di tengah paparan Purbaya sekitar pukul 15.30 WIB, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi selaku pimpinan rapat menyampaikan interupsi. Dia memberitahukan kepada Purbaya telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
"Pak menteri saya putus dulu, katanya ada telepon dari Mensesneg. Tolong dilihat dulu," ujar Nawardi.
Purbaya sempat kebingungan saat mendapat interupsi. Namun, dia langsung meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon tersebut dan tak kembali. Ia dicopot dari jabatannya sebagai menteri keuangan setelah setahun menjabat sebagai Bendahara Negara.