Kronologi Purbaya Rombak Pejabat Pajak-DJBC hingga Didesak Batalkan
Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuat gebrakan di ujung masa baktinya sebagai menteri keuangan (menkeu) di Kabinet Merah Putih.
Pada Kamis (10/9), Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia merombak sekitar 50 pegawai level Eselon II dan 350 pegawai level Eselon III.
Perombakan tersebut menyasar mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), jajaran fungsional di Badan Layanan Umum (BLU), hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV) yang bernaung di bawah payung Kemenkeu.
Beberapa hari setelahnya, pada Senin (14/9), Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
Pencopotan Purbaya terbilang tiba-tiba. Ia dicopot dari jabatannya saat sedang rapat bersama DPD RI.
Purbaya pun menyerahkan jabatannya ke Suahasil pada Selasa (15/9). Usai acara serah terima jabatan di kantor Kemenkeu, Purbaya mengungkap perombakan pejabat beberapa hari lalu merupakan sebagian dari alasan ia dicopot oleh Prabowo.
"Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya kepada wartawan.
Meski demikian, ia menepis spekulasi yang menyebut pemberhentiannya dilatarbelakangi oleh gesekan atau konflik internal dengan anak buahnya di Kemenkeu.
Purbaya turut menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," ujar Purbaya.
Tak butuh waktu lama setelah Purbaya lengser dari jabatannya, para mantan bawahannya bersuara mengenai perombakan tersebut.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan besar-besaran pejabat yang dilakukan Purbaya dibatalkan.
Bimo mengatakan permintaan pembatalan ini diajukan karena menemukan adanya nama-nama "ajaib" usai perombakan yang mayoritas menyasar kedua Direktorat Jenderal itu pada 10 September lalu.
"Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9) dikutip dari Detikfinance.
Menurut Bimo, kehadiran pejabat yang melompati prosedur seleksi tersebut memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah bersusah payah mengikuti seluruh tahapan ujian.
"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.
Ia memastikan para pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat dan melompati proses assessment akan langsung dicoret dari daftar perombakan serta dikembalikan ke posisi semula.
Bimo menegaskan langkah ini juga sejalan dengan komitmen Menkeu Suahasil Nazara yang menyatakan bakal mengevaluasi dan meninjau kembali seluruh kebijakan serta keputusan yang diambil pada era Purbaya.
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," ujar Bimo.
Menkeu Suahasil Nazara telah mengatakan masih akan mempelajari proses dan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Purbaya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat.
Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan sejumlah tahapan dan dilakukan secara lintas unit. Hal itu diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi antarunit eselon I.
"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," ujarnya.
(dhz/sfr)