Jagung hingga Porang Melimpah di RI, Kenapa Sulit Jadi Pengganti Nasi?

Indonesia memiliki banyak pilihan sumber karbohidrat selain beras. Ada jagung, singkong, sagu, ubi jalar, kentang, sorgum, talas, hingga porang.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bahkan  mengidentifikasi 69 dari 77 sumber karbohidrat lokal yang ada di Indonesia. Namun, banyaknya pilihan tersebut belum otomatis menggeser nasi dari meja makan masyarakat.

Data Bapanas menunjukkan konsumsi beras memang turun dari 94,4 kilogram (kg) per kapita per tahun pada 2021 menjadi 87,3 kilogram pada 2025.

Di sisi lain, konsumsi sejumlah pangan lokal seperti singkong, ubi jalar, dan kentang mulai meningkat.

Lantas, jika pilihan pangan lokal begitu banyak, kenapa nasi masih sulit tergantikan?

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan pemerintah tidak menetapkan satu komoditas tertentu sebagai pengganti beras secara nasional.

Pendekatan yang didorong adalah memperbanyak pilihan sumber karbohidrat berdasarkan potensi pangan dan kebiasaan konsumsi masing-masing daerah.

"Yang didorong adalah penganekaragaman pangan sumber karbohidrat sesuai dengan potensi pangan lokal daerah masing-masing, seperti jagung, singkong, ubi jalar, kentang, sagu, dan pangan lokal lainnya," ucap Andriko kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Beberapa pangan lokal memang memiliki basis konsumsi yang kuat di daerah tertentu. Sagu, misalnya, banyak dikonsumsi masyarakat di Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, serta sejumlah wilayah Sulawesi.

Jagung memiliki basis konsumsi di Nusa Tenggara Timur, sedangkan ubi jalar banyak dikonsumsi di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Dari 77 sumber karbohidrat lokal yang dipetakan Bapanas, saat ini 69 jenis telah teridentifikasi. Daftarnya mencakup berbagai jenis umbi, serealia, beras lokal, buah, hingga biji-bijian.

Porang pun masuk dalam daftar tersebut bersama suweg, walur, talas, uwi, gembili, singkong, jagung, sorgum, dan sejumlah komoditas lainnya.

Kendati, Bapanas tidak memosisikan diversifikasi sebagai upaya mengganti beras sepenuhnya. Target pemerintah adalah membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pangan pokok sumber karbohidrat sehingga pola konsumsi menjadi lebih beragam.

"Dalam hal ini, tidak bermaksud mengganti beras tetapi masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pangan pokok sumber karbohidrat, sehingga pola konsumsi menjadi lebih beragam dan tetap bergizi," imbuh Andriko.

Bapanas saat ini memfokuskan pengembangan usaha pangan lokal seperti singkong, sagu, dan sorgum. Langkah itu untuk memperkuat nilai tambah dan hilirisasi pangan lokal.

Tantangannya tidak hanya soal produksi. Andriko mengatakan harga, akses dan distribusi, serta preferensi masyarakat saling berkaitan dalam menentukan apakah pangan lokal bisa dikonsumsi secara rutin.

"Kalau pangan lokal tersedia tetapi harganya tidak kompetitif atau sulit diperoleh, masyarakat akan kembali memilih pangan yang paling mudah diakses. Sebaliknya, kalau tersedia tetapi belum sesuai dengan selera dan kebiasaan konsumsi, masyarakat juga belum tentu mengonsumsinya secara rutin," ujar Andriko.

Karena itu, pemerintah melihat kebutuhan utamanya adalah membangun ekosistem pangan lokal dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pasar, akses konsumen, pengolahan, hingga bentuk produk yang praktis.

Untuk membangun ekosistem tersebut, Bapanas menjalankan edukasi dan kampanye konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), termasuk kampanye 'Kenyang Gak Harus Nasi'.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dalam konsumsi rapat serta penggunaan pangan lokal oleh pelaku usaha kuliner.

Di sisi hilir, Bapanas memberikan fasilitas alat dan mesin pengolahan kepada kelompok tani dan UMKM, mulai dari mesin penepung, dryer/oven, dough sheeter, hingga mesin pengemas.

Fasilitas tersebut ditujukan agar UMKM dapat mengolah bahan lokal menjadi produk seperti MOCAF dan tepung sorgum dengan standar industri dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Perubahan konsumsi pun mulai terlihat. Konsumsi beras turun dari 94,4 kilogram per kapita per tahun pada 2021 menjadi 87,3 kilogram pada 2025, sementara konsumsi sejumlah pangan lokal sumber karbohidrat, terutama singkong, ubi jalar, dan kentang, meningkat.

"Perubahan perilaku konsumsi pangan lokal selain nasi juga harus diikuti dengan membuat pangan lokal tersebut praktis, enak, terjangkau, mudah diperoleh, dan sesuai dengan selera masyarakat," terang Andriko.

Bersambung ke halaman berikut...

Tantangan Diversifikasi Pangan

Pemerintah mendorong penganekaragaman pangan sumber karbohidrat sesuai potensi pangan lokal. Namun, langkah itu tidak bertujuan untuk mengganti beras. Ilustrasi. (iStockphoto/tang90246).

Tantangan Diversifikasi Pangan

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian melihat persoalannya dari sisi struktur pasar. Menurutnya, tidak ada satu komoditas yang realistis langsung menggantikan beras untuk seluruh Indonesia.

"Sebetulnya enggak ada kandidat tunggal yang betul-betul bisa jadi pengganti beras untuk seluruh Indonesia," kata Eliza.

Menurut dia, beras masih menjadi pangan pokok sekitar 80 persen masyarakat.

Karena itu, diversifikasi lebih masuk akal dilakukan dengan memperkuat pangan yang memang sudah memiliki basis konsumsi di masing-masing wilayah.

Ubi kayu, misalnya, memiliki produksi besar dan rantai industri yang sudah terbentuk, terutama sebagai bahan baku tapioka dan makanan olahan. Jagung juga memiliki basis konsumsi di sejumlah daerah yang memang sejak lama mengonsumsinya.

Sagu memiliki posisi kuat di kawasan timur Indonesia dan sebagian Riau. Namun, skalanya masih terlalu kecil untuk menjadi substitusi beras secara nasional. Eliza mengingatkan kelayakan agronomis tidak otomatis berarti kelayakan pasar.

Jagung pipilan kering memang diproduksi dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar terserap untuk pakan.

Begitu pula singkong yang rantai industrinya lebih banyak mengarah ke tapioka, makanan ringan, dan kebutuhan industri lain, bukan produk seperti tiwul atau beras analog yang tersedia setiap hari di ritel.

Karena itu, menurut Eliza, pendekatan diversifikasi sebaiknya tidak menyeragamkan komoditas. Setiap daerah dapat mengembangkan pangan lokal yang sesuai dengan karakter produksi dan konsumsi wilayahnya.

Persoalan terbesar kemudian berada pada ekosistem beras yang sudah telanjur lengkap.

Di sisi produksi, padi memiliki irigasi, benih, sarana produksi, penggilingan, pasar, serta cadangan pemerintah. Di sisi konsumen, beras mudah ditemukan hampir di semua warung, dapat disimpan relatif lama, mudah dimasak, dan penggunaannya sudah sangat familiar.

Sebaliknya, pangan lokal sering bersifat musiman, lebih cepat rusak, atau membutuhkan pengolahan tambahan. Ketika produk tersebut sudah diproses dan dikemas, harganya bahkan dapat menjadi jauh lebih mahal dibandingkan nasi.

"Ganjalan terbesar bukan budaya atau distribusinya, tapi dari sisi hulu kepastian pasar dan insentif petaninya, industri pengolahan dan standar produk. Dari sisi konsumennya itu, karena faktor harga dan kepraktisan," ujar Eliza.

Menariknya, menurut dia, kompetitor nasi yang justru berhasil berkembang secara nasional adalah gandum melalui mi dan roti.

Produk berbasis gandum memiliki keunggulan dari sisi harga, kepraktisan, variasi, dan kemudahan diperoleh. Sementara pangan lokal yang sudah masuk industri sering kali berada di segmen harga lebih tinggi.

Meski beras masih dominan, data Bapanas menunjukkan pola konsumsi mulai bergerak.

Konsumsi beras turun dari 94,4 kilogram per kapita pada 2021 menjadi 87,3 kilogram pada 2025. Sementara itu, konsumsi sejumlah umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan kentang menunjukkan peningkatan pada 2025.

Artinya, diversifikasi konsumsi sebenarnya mulai menunjukkan perkembangan. Persoalannya adalah bagaimana peningkatan tersebut dapat menjadi pola konsumsi yang berkelanjutan, bukan sekadar kenaikan sesaat.

Eliza menilai ukuran keberhasilan program juga perlu diubah. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup diukur dari berapa banyak pelatihan, festival pangan, atau produk yang dipamerkan.

Indikator yang lebih relevan adalah apakah tepung dan produk pangan lokal tersedia secara konsisten di pasar dan ritel, apakah harganya kompetitif, apakah petani memiliki kontrak atau kepastian pembeli, serta apakah konsumsi per kapita pangan lokal benar-benar meningkat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, menurut Eliza, sebenarnya telah mencakup aspek hulu hingga hilir, mulai dari produksi, industri dan UMKM, distribusi, literasi B2SA, insentif, hingga kelembagaan petani.

Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan koordinasi dan alokasi sumber daya. Anggaran ketahanan pangan masih banyak diarahkan pada pupuk, cetak sawah, irigasi, dan cadangan beras, sedangkan diversifikasi lebih banyak mendapatkan ruang melalui demplot, riset benih, dan sosialisasi.

Eliza juga menyoroti belum adanya peta terintegrasi yang menggabungkan potensi lahan, luas tanam, produksi, stok komersial, kapasitas pabrik, perdagangan antarpulau, dan konsumsi. Data yang tersedia, menurutnya, masih banyak berfokus pada luas panen dan volume produksi.

Pengamat Kebijakan dan Ekonomi Pertanian IPB Prima Gandhi melihat sejumlah komoditas memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber karbohidrat alternatif.

Dari seluruh sumber karbohidrat lokal yang dicatat Bapanas, ia menempatkan sagu, singkong, dan sorgum sebagai tiga komoditas yang memiliki potensi besar dari sisi agroklimat, produksi, dan peluang pengembangan industri.

Sagu, menurut Prima, memiliki potensi lahan yang sangat besar di Indonesia. Ia memperkirakan Indonesia menguasai sekitar 85 persen lahan sagu dunia dengan estimasi areal 5,5 juta hektare.

Namun, besarnya potensi lahan tidak otomatis berarti besarnya produksi komersial. Ia memperkirakan baru sekitar 5 persen lahan sagu yang dimanfaatkan secara produktif, dengan produksi tepung komersial sekitar 385 ribu-465 ribu ton per tahun.

"Indonesia ini punya potensi sagu yang sangat besar, tetapi yang produktif baru sebagian kecil," ujar Prima.

Singkong memiliki keunggulan lain karena rantai pasok hulunya hingga industri sudah relatif matang.

Komoditas ini juga dapat tumbuh di lahan marjinal dengan kebutuhan air yang relatif rendah dan bisa diolah menjadi tepung MOCAF maupun beras analog.

Sementara itu, sorgum dinilai menarik untuk menghadapi perubahan iklim karena toleran terhadap kekeringan. Produk ini juga dapat menyasar pasar kesehatan karena karakteristiknya yang rendah indeks glikemik dan bebas gluten.

Menurut Prima, potensi komoditas tersebut tetap membutuhkan dukungan ekosistem industri agar dapat berkembang sebagai sumber pangan dalam skala lebih besar.

Prima melihat dominasi beras tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, ada proses panjang yang membuat beras memiliki posisi sangat kuat dalam sistem pangan Indonesia.

"Beras telah mendapatkan dukungan dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Dukungan tersebut mencakup pupuk, benih dan irigasi hingga kebijakan harga serta operasi pasar. Kondisi itu membuat beras relatif kompetitif sekaligus memiliki jaringan distribusi yang luas.

Sementara pangan lokal menghadapi persoalan berbeda. Sentra produksi sagu, misalnya, berada jauh dari pusat konsumsi terbesar. Singkong bersifat lebih bulky dan cepat rusak, sementara fasilitas pengolahan antara untuk mengubahnya menjadi tepung atau produk siap masak belum merata.

Prima juga menyoroti faktor sosial. Menurutnya, kebijakan masa lalu ikut membentuk persepsi bahwa nasi merupakan ukuran utama makanan pokok, termasuk melalui anggapan bahwa masyarakat belum merasa makan jika belum mengonsumsi nasi.

[Gambas:Photo CNN]

Namun, mengubah kebiasaan saja tidak cukup. Kampanye konsumsi seperti One Day No Rice, festival pangan lokal, maupun edukasi dinilai belum akan banyak mengubah pola konsumsi apabila produk alternatif tidak tersedia secara rutin dengan harga yang bersaing.

"Kalau hanya kampanye konsumsi, tetapi barangnya tidak tersedia dan harganya tidak kompetitif, itu tidak akan banyak mengubah pola konsumsi," kata Prima.

Karena itu, Prima mendorong perubahan pendekatan dari sekadar kampanye konsumsi menjadi pembangunan ekosistem industri pangan lokal. Salah satunya melalui peran Bapanas dan Bulog sebagai pembentuk pasar atau offtaker bagi petani pangan lokal.

Selama petani non-padi belum memperoleh kepastian pasar dan keuntungan ekonomi yang sebanding, diversifikasi akan sulit berkembang dalam skala besar.

[Gambas:Video CNN]