BI Sebut Penggunaan Uang Tunai Mulai Melambat Imbas Pembayaran Digital

Bank Indonesia (BI) mengungkap pertumbuhan penggunaan uang tunai (kartal) di masyarakat mulai melambat seiring dengan meningkatnya pembayaran digital.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan pergeseran preferensi masyarakat ke pembayaran digital terlihat dari semakin banyaknya penggunaan layanan pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Kalau kita lihat memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat," ujar Destry dalam konferensi pers acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).

Destry mengatakan penggunaan pembayaran digital membuat kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai menjadi lebih terbatas.

Namun, bank sentral tetap memastikan ketersediaan uang kartal karena masih ada wilayah dan masyarakat yang belum memiliki akses digital secara merata.

"Tentu saja kalau kita lihat karena banyak menggunakan sistem digital sehingga penggunaan cash kan terbatas," kata Destry.

Salah satu indikator pergeseran tersebut terlihat dari jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 67 juta orang atau sekitar seperempat dari total penduduk Indonesia.

"Kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah satu per empat dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS," ujar Destry.

Menurutnya, masyarakat kini semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital untuk transaksi ritel. Ia mencontohkan transaksi belanja di pasar yang mulai banyak menggunakan QRIS dibandingkan uang tunai.

"Jadi kita bisa lihat di beberapa event kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS kan ketimbang uang cash," katanya.

Meski demikian, Destry menegaskan penggunaan uang tunai tetap diperbolehkan dan BI masih memastikan ketersediaannya di masyarakat.

Destry mengatakan kebutuhan uang tunai masih cukup tinggi di sejumlah wilayah karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak kepulauan. Masyarakat di wilayah terdepan dan terluar juga masih membutuhkan uang kartal.

"Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau. Kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash," jelasnya.

Selain itu, masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses sinyal secara memadai atau berada di area blank spot.

"Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga. Masih ada beberapa yang di blank spot. Nah itu menjadi PR tentunya dari pemerintah juga dari kami," lanjut Destry.

Karena itu, BI tetap menyediakan uang kertas dan logam untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat meski penggunaan pembayaran digital terus meningkat.