Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berharap media ikut menjadi penyeimbang dalam menyampaikan informasi harga bahan pokok kepada masyarakat.
Menurut Budi, informasi harga yang tidak disertai konteks yang jelas dapat membuat masyarakat salah memahami kondisi harga pangan hingga berpotensi memicu panic buying.
Budi mengatakan media memiliki peran penting dalam membantu menjaga stabilitas harga karena informasi yang beredar dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons perubahan harga bahan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peran media sangat besar dalam penyebaran informasi termasuk informasi harga. Ini sangat penting sekali karena masyarakat itu harus mendapatkan data yang benar," kata Budi dalam podcast Money Honey CNN Indonesia yang disiarkan pada Kamis (24/9).
Ia mencontohkan informasi harga minyak goreng yang pernah dilihatnya di media sosial. Dalam unggahan tersebut, harga minyak goreng disebut Rp42 ribu, tetapi tidak dijelaskan apakah harga itu berlaku untuk kemasan 1 atau 2 liter. Padahal, menurut Budi, harga tersebut merupakan harga untuk kemasan 2 liter.
"Ketika kemudian di caption-nya tidak dijelaskan dengan baik, kan itu juga mengganggu masyarakat. Seolah-olah, 'Loh harga kok tinggi sekali, masa 1 liter Rp42 ribu.' Padahal itu kemasan 2 liter," ujarnya.
Budi mengatakan informasi yang tidak lengkap dapat membentuk persepsi keliru jika terus disebarkan. Karena itu, ia berharap media mencantumkan konteks yang jelas, termasuk satuan dan wilayah ketika menyampaikan informasi harga.
"Kalau ada misalnya media penyeimbang, misalnya CNN (Indonesia) kemudian membuat berita harga minyak goreng per liter sekian, 1 liter, itu kan jelas. Hal-hal seperti itu mungkin sangat membantu masyarakat. Peran media ini sangat membantu juga untuk menstabilkan harga," tutur Budi.
Menurutnya, kejelasan informasi menjadi penting karena data harga yang tidak jelas dapat mendorong masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan, meskipun kondisi sebenarnya tidak menunjukkan kelangkaan atau kenaikan harga sebesar yang dipersepsikan.
"Karena kalau data tidak jelas bisa terjadi panic buying. Padahal sebenarnya harganya tidak seperti itu. Nah ini yang perlu juga kita bisa mengedukasi masyarakat dengan baik melalui media yang terpercaya," katanya.
Budi kemudian menyampaikan harapannya agar media tidak menjadikan harga di satu wilayah sebagai gambaran kondisi harga secara nasional. Ia mencontohkan harga komoditas di Papua yang dapat lebih tinggi dibandingkan wilayah lain karena perbedaan kondisi distribusi.
Budi mengatakan dirinya dapat mengecek harga berdasarkan wilayah melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Dari pemantauan tersebut, ia dapat melihat bahwa harga suatu komoditas di Papua bisa berbeda jauh dengan harga di Jakarta.
"Kadang-kadang kan suka ada tuh, misalnya harga begini-begini, kadang-kadang ada itu saya melihat yang diambil itu Papua. Saya cek di saya kan bisa ngecek di SP2KP, kok tinggi amat, padahal di Jakarta, di ini, separuhnya," ujarnya.
Menurut Budi, persoalan muncul ketika harga di satu daerah kemudian dipersepsikan sebagai harga nasional. Ia berharap masyarakat dapat membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain sebelum menarik kesimpulan mengenai tren harga pangan.
"Terus ternyata, oh, saya cek itu harga di Papua. Jadi orang akhirnya melihat, oh harga sekarang tinggi. Seolah-olah harga rata-rata nasional," katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan tren harga dari informasi yang beredar di media sosial.
"Masyarakat jangan keburu-buru membaca tren, apalagi di medsos sekarang kan seperti itu. Bad news is good news," ujar Budi.
Budi berharap media dapat menjadi pembanding bagi masyarakat dalam memeriksa informasi harga yang beredar. Ia mengatakan media yang memiliki jangkauan luas dapat berperan sebagai penyeimbang informasi di tengah cepatnya penyebaran konten di media sosial.
Harapan Budi tersebut berkaitan dengan sistem pemantauan harga yang digunakan pemerintah, yakni SP2KP. Menurutnya, sistem tersebut membantu pemerintah memantau perkembangan harga bahan pokok berdasarkan wilayah sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.
"Dengan adanya SP2KP ini memudahkan kita koordinasi. Kita tidak perlu nanya ke daerah, cukup dari situ datanya sudah ada. Kemudian kita koordinasi, kita komunikasi dengan pelaku usaha," ujar Budi.
Ia mengatakan SP2KP juga dapat diakses masyarakat. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat harga komoditas seperti cabai rawit berdasarkan wilayah serta mengetahui harga rata-rata nasionalnya.
"Masyarakat bisa akses. Jadi mau lihat harga cabai rawit misalnya, sekarang hari ini berapa, ketahuan di situ. Di provinsi mana ketahuan. Kemudian harga rata-rata nasionalnya berapa, ketahuan. Jadi kita terbuka," ujarnya.
Budi mengatakan akses terhadap informasi tersebut penting karena harga pangan termasuk dalam kategori volatile food yang pergerakannya relatif cepat. Pemerintah, menurutnya, perlu memantau harga setiap hari agar perubahan di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
"Produk makanan itu termasuk produk volatile food yang gampang naik turun. Nah, inilah kemudian bagaimana kita harus menyikapi ya dengan terus kita awasi tiap hari, harga itu terus kita pantau tiap hari," tutur Budi.