Penutupan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai bagian dari upaya mencapai net zero emission (NZE) 2060 menghadapi tantangan di tengah kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat.
Presiden Direktur PT Paiton Energy Fazil Erwin Alfitri mengatakan pertumbuhan kebutuhan listrik terus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri.
Maka dari itu, PLTU yang sudah beroperasi tidak bisa begitu saja dihentikan tanpa memastikan ketersediaan kapasitas pembangkit pengganti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau (PLTU) dipensiunkan, tidak ada fire. Sementara kita terus tumbuh, tumbuh semakin tinggi. Jadi apa artinya? Meningkatkan kapasitas, tetapi dengan energi yang lebih efisien," ujar Fazil dalam media roundtable Mitsubishi Power, Kamis (24/9).
Ia mengatakan kebutuhan listrik di sistem Jawa-Bali tumbuh sekitar 2.000 megawatt (MW) per tahun. Kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan listrik menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan transisi energi.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Tambahan tersebut terdiri dari 42,6 GW energi terbarukan, 10,3 GW gas, dan 10,3 GW penyimpanan energi.
Fazil nilai transisi energi Indonesia perlu untuk mempertimbangkan ketahanan energi, keberlanjutan energi, dan keterjangkauan energi. Menurutnya, gas memiliki posisi yang strategis dalam masa transisi karena dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menekan emisi.
"Transisi energi di Indonesia, mengingat kita adalah negara batu bara, adalah dari batu bara ke gas, kemudian nantinya ke hidrogen," ujarnya.
Lihat Juga : |
Ia juga menjelaskan gas memiliki kandungan karbon sekitar 50 persen lebih rendah dibandingkan batu bara. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) juga dapat memiliki efisiensi termal hingga sekitar 60 persen.
Karena itu, menurut Fazil pembangkit melalui batu bara yang sudah ada tetap dapat beroperasi, sementara itu kapasitas baru dibangun menggunakan pembangkit berbahan bakar gas. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas listrik sekaligus menurunkan jejak karbon.
Paiton Energy saat ini mengoperasikan kompleks pembangkit dengan kapasitas sekitar 4.600 MW dan mengusulkan penambahan pembangkit gas combined cycle sekitar 2.000 MW.
Fazil mengatakan bahwa intensitas emisi pembangkit Paiton Energy saat ini sekitar 913 gram CO2 per kilowatt hour (kWh). Dengan penambahan pembangkit gas, angka tersebut ditargetkan dapat ditekan menjadi sekitar 600 gram CO2 per kWh.
Fazil juga mengatakan Paiton Energy siap menambah kapasitas pembangkit apabila pemerintah memberikan kepastian terkait proyek tersebut. Saat ini, perusahaan masih menunggu keputusan pemerintah mengenai skema pengembangan pembangkit gas yang diusulkan.
"Kita cuman udah siap sekali untuk mengeksekusi proyek. Cuman pemerintah harus kasih kita green light," ujarnya.
Dalam jangka panjang, Paiton Energy telah menyiapkan peta jalan transisi dari batu bara ke gas dan kemudian hidrogen. Pembangkit gas yang direncanakan akan dibuat hydrogen-ready, sehingga dapat menggunakan hidrogen ketika infrastruktur dan pasokan bahan bakar tersebut sudah tersedia.
Peta jalan tersebut juga mencakup pemanfaatan amonia hijau, baik secara langsung pada pembangkit batu bara maupun dikonversi menjadi hidrogen untuk digunakan pada PLTGU, dengan dukungan energi surya untuk memproduksi hidrogen hijau.
Mitsubishi Power juga menyebut percepatan transisi tersebut membutuhkan berbagai elemen pendukung, termasuk ketahanan pasokan gas atau LNG, spesifikasi pembangkit yang sesuai, akses pembiayaan, serta penetapan jadwal pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang transparan.
President Director of Mitsubishi Power Indonesia Nobuhiro Kawai mengatakan saat ini belum memiliki infrastruktur hidrogen di Indonesia.
"Bagaimana infrastruktur hidrogen di Indonesia sejauh ini? Kami belum memiliki infrastruktur hidrogen. Tapi kami masih memiliki masa depan yang cerah untuk itu," ujar Kawai.
Meskipun demikian, Kawai mengatakan bahwa Mitsubishi Power tetap melihat peluang pengembangan ekosistem hidrogen. Hidrogen dapat dibawa dalam bentuk amonia sebelum diproses kembali untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit.
Perusahaan juga mengembangkan teknologi turbin gas yang dapat menggunakan hidrogen.
Selain gas dan hidrogen, perusahaan tersebut menilai panas bumi dapat berperan dalam transisi energi Indonesia karena mampu menyediakan listrik secara kontinu sebagai base load dan tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti tenaga surya dan angin.
(lil/sfr)