Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan negeri dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Suahasil mengatakan pemerintah masih menyusun grand design pendidikan sebelum menentukan kebutuhan anggarannya.
Ia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi penggunaan total anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp824 triliun per tahun. Anggaran tersebut tersebar di pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita melihat bahwa Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/9).
Menurutnya, anggaran pendidikan di pemerintah pusat tersebar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta sejumlah kementerian lainnya.
Suahasil mengatakan pemerintah kini melihat kembali desain dan hasil dari anggaran pendidikan yang selama ini telah berjalan.
"Ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" katanya.
Ia mengatakan evaluasi tersebut mencakup angka partisipasi pendidikan hingga hasil Programme for International Student Assessment (PISA).
"Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya. Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design," ujarnya.
Menurut Suahasil, pemerintah akan melihat secara menyeluruh penggunaan anggaran pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
"Grand design, coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" katanya.
Evaluasi juga akan mencakup berbagai program pendidikan yang sudah berjalan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi hingga LPDP.
"Kita desain dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ekosistem yang kita miliki sekarang, ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa," tutur Suahasil.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan pemerintah masih mengerjakan desain tersebut dan belum merinci kebutuhan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis.
"Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," ujarnya.
(lau/sfr)