Kuota BBM-LPG 3 Kg Dipangkas 2027, Beban Energi Pindah ke Rakyat?
CNN Indonesia
Senin, 28 Sep 2026 16:47 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Agar Si Rentan Tak Jadi Korban. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Untuk jangka panjang, Syafruddin menilai dampak pemangkasan kuota subsidi energi akan bergantung pada siapa yang kehilangan subsidi dan ke mana penghematan anggaran dialihkan.
Menurutnya, jika pembatasan berhasil mengeluarkan rumah tangga mampu dari penikmat Pertalite Cs, maka efek terhadap konsumsi agregat dapat relatif kecil dan kualitas belanja justru membaik.
"Kajian pemerintah dan Bank Dunia sejak lama menunjukkan subsidi energi berbasis harga cenderung bocor kepada kelompok berpendapatan lebih tinggi, sehingga transfer langsung yang tepat sasaran dapat melindungi kelompok miskin dengan biaya fiskal lebih efisien," ia menjelaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebaliknya, jangan sampai pemangkasan kuota subsidi ini membuat kelompok rentan tak bisa menikmati Pertalite Cs karena langka. Karena itu, pemerintah perlu memisahkan dua agenda yakni mengurangi kebocoran subsidi dan mengurangi perlindungan kepada kelompok rentan.
Pemerintah juga perlu memastikan pengurangan subsidi tidak justru membuat rumah tangga rentan dan usaha mikro terdorong menggunakan energi nonsubsidi. Menurut Syafruddin, keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran subsidi dan penggunaan ruang fiskal yang diperoleh dari pengurangan subsidi.
Pembenahan data penerima, pengaturan kuota, penguatan distribusi, serta pengembangan sumber energi alternatif menjadi bagian yang perlu berjalan bersamaan dengan pengurangan volume subsidi.
"Prioritasnya ialah menyelesaikan integrasi data penerima melalui DTSEN, NIK, data usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran, lalu menerapkan pembatasan secara bertahap dengan masa transisi yang jelas," ucapnya.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat pemangkasan anggaran subsidi energi akan pararel dengan penurunan volume LPG 3 kg hingga Pertalite. Jika kebijakan ini tak dibarengi pembatasan dan pengendalian penerima, maka bisa berujung kelangkaan.
"Kecuali memang ada dalam waktu yang 2 bulan ke depan pemerintah berhasil ketemu dengan formula bagaimana mengendalikan penjualan LPG 3 kilo dan lainnya," ujar Febby.
Menurutnya, tantangan terbesar pemerintah sebenarnya mengendalikan subsidi LPG bersubsidi yang angkanya cukup tinggi. Ironisnya, banyak pengguna LPG 3 kg saat ini justru bukan berasal dari kelompok yang menjadi sasaran subsidi. Penikmat gas melon adalah restoran besar, rumah makan, hingga rumah tangga mampu.
"Dari data kami mungkin sekitar 30 persen-40 persen, cukup besar sebenarnya LPG 3 kilo itu dibeli bukan oleh kelompok rumah tangga miskin dan UMKM," imbuhnya.
Ia memandang persoalan utama pemangkasan subsidi energi bukan hanya pada besaran volume yang dikurangi, tetapi bagaimana pemerintah mengatur distribusinya agar subsidi tetap diterima kelompok sasaran.
"Siapa yang boleh berhak untuk membeli LPG 3 kg, ini yang sampai hari ini belum ketemu formulanya. Karena distribusi LPG 3 kg kan dibuat terbuka, siapa saja bisa beli," katanya.
Selain soal salah sasaran penerima, masalah lainnya adalah 80 persen kebutuhan gas nasional dipenuhi dari impor. Dengan kondisi terganggunya pasokan akibat geopolitik global, maka biaya impor ikut membengkak. Neraca perdagangan RI pun terganggu.
"Saya lihat pemerintah memang berusaha untuk mengendalikan LPG 3 kg. Sehingga muncul wacana untuk program kompor listrik, yang kedua CNG," ucapnya.
Namun, mengganti gas melon dengan kompor listrik untuk kelompok rumah tangga rentan dinilai kurang pas karena daya listrik rumah tangga kurang mampu juga rendah. Sementara, program CNG juga masih sebatas pilot project.
"Kenapa ada penurunan LPG 3 kg, karena memang pemerintah berharap program-program alternatif seperti kompor listrik dan CNG itu bisa dilaksanakan tahun depan," ujar Fabby.
Pemerintah perlu menentukan siapa yang berhak membeli LPG 3 kg sekaligus membatasi jumlah pembelian. Mekanisme tersebut, kata Fabby, dapat dilakukan menggunakan identitas khusus atau barcode. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan masyarakat di daerah pedesaan yang belum tentu memiliki telepon seluler.
Fabby menilai pengurangan subsidi LPG juga perlu dibarengi diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Selain kompor listrik dan CNG, biomassa juga dapat dikembangkan sebagai sumber energi untuk memasak, khususnya di wilayah pedesaan.
"Ada diversifikasi bahan bakar, yang tadinya LPG mungkin bisa kembali ke tungku biomasa modern yang lebih bersih, dan bahan bakarnya bisa diproduksi secara lokal," imbaunya.
Ia mendorong pemerintah merumuskan diversifikasi ini menjadi program. Jadi, konsekuensi penurunan LPG 3 kg dibarangi dengan program untuk membangun pasokan bahan bakar yang tersedia sampai ke desa-desa, bahkan daerah terpencil.
"Jika diversifikasi energi itu terjadi, ketahanan energi justru meningkat, tetapi kuncinya itu harus direncanakan dan dijadikan program oleh pemerintah, tidak bisa hanya diomongkan atau diharapkan atau inisiatif itu muncul di masyarakat," pungkasnya.
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (kg) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan subsidi BBM dan LPG 3 kg pada 2027 disepakati Rp131,39 triliun, turun Rp11,4 triliun dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp142,8 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp103,05 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana dampak pemangkasan volume subsidi energi terhadap masyarakat dan siapa yang paling terpukul kebijakan tersebut?
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan penurunan subsidi dapat membuat ruang pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi menjadi lebih terbatas.
Menurut Faisal, jika anggaran subsidi 2027 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah berpotensi harus menaikkan harga barang yang disubsidi.
"At some point pada 2027 akan ada kenaikan harga, entah itu Pertalite atau Solar yang BBM... ataukah di LPG 3 kg," kata Faisal.
Namun, kenaikan BBM dan gas yang disubsidi akan berdampak pada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, kelompok ini merupakan konsumen utama Pertalite Cs. Faisal pun mewanti-wanti pukulan lemahnya daya beli kelompok ini terhadap ekonomi dan bisnis.
"Kelas menengah ini berpengaruh besar terhadap konsumsi secara keseluruhan dan sektor produksi, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami penurunan dan akan mempengaruhi bisnis secara keseluruhan," imbuhnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafrudin Karimi mengatakan pengurangan volume subsidi energi tidak serta-merta membuat harga naik. Dampak paling cepat dirasakan masyarakat adalah berkurangnya ketersediaan Pertalite Cs.
Menurutnya, jika kuota BBM bersubdi dan LPG 3 kg dikurangi sementara permintaan tetap tinggi, masyarakat akan menghadapi pembatasan hingga mengularnya antrean beli. Kondisi tersebut juga dapat membuat masyarakat beralih ke produk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.
"Pengurangan volume subsidi paling cepat terasa di risiko ketersediaan, bukan otomatis kenaikan harga resmi," kata Syafrudin.
Ia mengatakan kelompok yang paling rentan terpukul pemangkasan kuota subsidi energi antara lain rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, usaha mikro makanan, nelayan, petani sasaran, serta keluarga di daerah dengan pilihan energi terbatas.
"Bagi kelompok tersebut, energi bukan hanya komponen konsumsi, tetapi input untuk bekerja dan memperoleh pendapatan," imbuhnya.
Karena itu, Syafrudin menyarankan pengurangan volume subsidi perlu diimbangi dengan pengetatan sasaran penerima. Jika kebocoran kepada kelompok mampu bisa ditekan, beban penyesuaian dapat dialihkan dari masyarakat rentan menuju pengguna yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi.
Ia memandang ancaman inflasi tetap muncul meski harga BBM dan LPG subsidi tak naik. Sebab, pemangkasan kuota akan memicu kelangkaan. Akibatnya, konsumen beralih ke produk nonsubsidi yang berujung naiknya biaya produksi.
"Sebagian biaya kemudian diteruskan ke harga makanan, transportasi lokal, dan jasa, sehingga muncul efek inflasi tidak langsung," ujarnya.
Daya beli juga terancam rontok akibat naiknya harga barang. Konsumen harus mengalihkan anggaran dari pangan, pendidikan, atau kebutuhan lain untuk membeli BBM dan gas.
Agar Si Rentan Tak Jadi Korban
Agar Si Rentan Tak Jadi Korban. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Untuk jangka panjang, Syafruddin menilai dampak pemangkasan kuota subsidi energi akan bergantung pada siapa yang kehilangan subsidi dan ke mana penghematan anggaran dialihkan.
Menurutnya, jika pembatasan berhasil mengeluarkan rumah tangga mampu dari penikmat Pertalite Cs, maka efek terhadap konsumsi agregat dapat relatif kecil dan kualitas belanja justru membaik.
"Kajian pemerintah dan Bank Dunia sejak lama menunjukkan subsidi energi berbasis harga cenderung bocor kepada kelompok berpendapatan lebih tinggi, sehingga transfer langsung yang tepat sasaran dapat melindungi kelompok miskin dengan biaya fiskal lebih efisien," ia menjelaskan.
Sebaliknya, jangan sampai pemangkasan kuota subsidi ini membuat kelompok rentan tak bisa menikmati Pertalite Cs karena langka. Karena itu, pemerintah perlu memisahkan dua agenda yakni mengurangi kebocoran subsidi dan mengurangi perlindungan kepada kelompok rentan.
Pemerintah juga perlu memastikan pengurangan subsidi tidak justru membuat rumah tangga rentan dan usaha mikro terdorong menggunakan energi nonsubsidi. Menurut Syafruddin, keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran subsidi dan penggunaan ruang fiskal yang diperoleh dari pengurangan subsidi.
Pembenahan data penerima, pengaturan kuota, penguatan distribusi, serta pengembangan sumber energi alternatif menjadi bagian yang perlu berjalan bersamaan dengan pengurangan volume subsidi.
"Prioritasnya ialah menyelesaikan integrasi data penerima melalui DTSEN, NIK, data usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran, lalu menerapkan pembatasan secara bertahap dengan masa transisi yang jelas," ucapnya.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat pemangkasan anggaran subsidi energi akan pararel dengan penurunan volume LPG 3 kg hingga Pertalite. Jika kebijakan ini tak dibarengi pembatasan dan pengendalian penerima, maka bisa berujung kelangkaan.
"Kecuali memang ada dalam waktu yang 2 bulan ke depan pemerintah berhasil ketemu dengan formula bagaimana mengendalikan penjualan LPG 3 kilo dan lainnya," ujar Febby.
Menurutnya, tantangan terbesar pemerintah sebenarnya mengendalikan subsidi LPG bersubsidi yang angkanya cukup tinggi. Ironisnya, banyak pengguna LPG 3 kg saat ini justru bukan berasal dari kelompok yang menjadi sasaran subsidi. Penikmat gas melon adalah restoran besar, rumah makan, hingga rumah tangga mampu.
"Dari data kami mungkin sekitar 30 persen-40 persen, cukup besar sebenarnya LPG 3 kilo itu dibeli bukan oleh kelompok rumah tangga miskin dan UMKM," imbuhnya.
Ia memandang persoalan utama pemangkasan subsidi energi bukan hanya pada besaran volume yang dikurangi, tetapi bagaimana pemerintah mengatur distribusinya agar subsidi tetap diterima kelompok sasaran.
"Siapa yang boleh berhak untuk membeli LPG 3 kg, ini yang sampai hari ini belum ketemu formulanya. Karena distribusi LPG 3 kg kan dibuat terbuka, siapa saja bisa beli," katanya.
Selain soal salah sasaran penerima, masalah lainnya adalah 80 persen kebutuhan gas nasional dipenuhi dari impor. Dengan kondisi terganggunya pasokan akibat geopolitik global, maka biaya impor ikut membengkak. Neraca perdagangan RI pun terganggu.
"Saya lihat pemerintah memang berusaha untuk mengendalikan LPG 3 kg. Sehingga muncul wacana untuk program kompor listrik, yang kedua CNG," ucapnya.
Namun, mengganti gas melon dengan kompor listrik untuk kelompok rumah tangga rentan dinilai kurang pas karena daya listrik rumah tangga kurang mampu juga rendah. Sementara, program CNG juga masih sebatas pilot project.
"Kenapa ada penurunan LPG 3 kg, karena memang pemerintah berharap program-program alternatif seperti kompor listrik dan CNG itu bisa dilaksanakan tahun depan," ujar Fabby.
Pemerintah perlu menentukan siapa yang berhak membeli LPG 3 kg sekaligus membatasi jumlah pembelian. Mekanisme tersebut, kata Fabby, dapat dilakukan menggunakan identitas khusus atau barcode. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan masyarakat di daerah pedesaan yang belum tentu memiliki telepon seluler.
Fabby menilai pengurangan subsidi LPG juga perlu dibarengi diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Selain kompor listrik dan CNG, biomassa juga dapat dikembangkan sebagai sumber energi untuk memasak, khususnya di wilayah pedesaan.
"Ada diversifikasi bahan bakar, yang tadinya LPG mungkin bisa kembali ke tungku biomasa modern yang lebih bersih, dan bahan bakarnya bisa diproduksi secara lokal," imbaunya.
Ia mendorong pemerintah merumuskan diversifikasi ini menjadi program. Jadi, konsekuensi penurunan LPG 3 kg dibarangi dengan program untuk membangun pasokan bahan bakar yang tersedia sampai ke desa-desa, bahkan daerah terpencil.
"Jika diversifikasi energi itu terjadi, ketahanan energi justru meningkat, tetapi kuncinya itu harus direncanakan dan dijadikan program oleh pemerintah, tidak bisa hanya diomongkan atau diharapkan atau inisiatif itu muncul di masyarakat," pungkasnya.
