Airlangga Dorong Revisi RUPTL Buat Penuhi Kebutuhan Listrik RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan energi Indonesia beberapa tahun ke depan.

Airlangga mengatakan kebutuhan energi Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai 700-800 terawatt hour (TWh). Sementara itu, tambahan pembangkit yang direncanakan dalam RUPTL saat ini sebesar 69,5 gigawatt (GW).

"Di tahun 2030 direncanakan kebutuhan energi antara 700-800 terawatt hours. Dan di tahun 2034 direncanakan tambahan pembangkit menurut RUPTL. Ini RUPTL-nya mesti direvisi," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, kebutuhan listrik tersebut perlu diikuti dengan peningkatan pasokan energi yang andal dan terjangkau. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan industri yang terus berkembang.

Airlangga juga mengatakan pemerintah juga mendorong pengembangan energi surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi. Pemerintah menargetkan pengembangan energi surya hingga 100 GWp.

"Presiden kemarin mendorong agar dikembangkan proyek terutama untuk solar panel sebesar 100 gigawatt peak," ujarnya.

Jika target tersebut tercapai, maka net zero emission Indonesia pada 2060 dapat maju lebih cepat 10 tahun hingga 15 tahun.

Ia mengatakan target tersebut diharapkan dapat dicapai dalam waktu 2-3 tahun. Saat ini, kapasitas listrik terpasang Indonesia disebut sekitar 88 GW sehingga pengembangan energi surya tersebut menjadi tantangan besar.

Selain penambahan pembangkit, Airlangga menilai pembangunan jaringan listrik juga penting untuk mendukung transisi energi. Pemerintah menyiapkan pembangunan jaringan sepanjang 47.758 kilometer, termasuk pengembangan smart grid.

Menurutnya, ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau juga menjadi faktor penting untuk mendukung pengembangan industri digital, termasuk data center dan artificial intelligence (AI).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi serta digitalisasi. Program digitalisasi tersebut direncanakan akan ditandatangani di Manila pada November mendatang melalui penandatanganan Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Airlangga mengatakan kesepakatan DEFA ASEAN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital kawasan, dengan nilai permintaan yang diproyeksikan meningkat dari US$1 triliun atau senilai Rp18,024 kuadriliun (dengan asumsi kurs Rp18.024 per dolar AS) menjadi US$2 triliun atau Rp36,048 kuadriliun.

"Kalau digital economic ini bisa ditandatangani maka demand daripada sektor digital di ASEAN itu akan meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun," ujar Airlangga.