Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap diaktifkan di wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi, serta wilayah dengan kebutuhan layanan yang belum terpenuhi.
Aktivasi akan dilakukan mulai Jumat (2/10) dan menyasar 16 provinsi serta 116 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.
"Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia," kata Sudaryono dalam keterangan di unggahan Instagram resminya, Selasa (29/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 480 SPPG yang diaktifkan terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Ke-480 dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Sudaryono mengatakan proses aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut. Ia sendiri akan berada di Maluku, sementara wakil kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan ditempatkan di provinsi lainnya.
Setelah aktivasi, dapur tidak langsung melayani seluruh penerima manfaat. BGN akan melakukan sejumlah tahapan, mulai dari pelatihan penjamah makanan hingga penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap.
Lihat Juga : |
"Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2," ujarnya.
BGN juga akan membuka dapur di wilayah lain secara bertahap setelah 2 Oktober. Prioritas diberikan kepada wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG, khususnya daerah yang jauh dari ibu kota.
Sudaryono juga menegaskan penentuan SPPG yang akan diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN. Ia mengatakan tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur atau menawarkan aktivasi dapur atas nama BGN.
"Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya," kata Sudaryono.
Ia mengingatkan masyarakat dan calon mitra agar mewaspadai pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN untuk mengurus aktivasi SPPG, termasuk jika meminta pungutan.
"Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun," ujarnya.
Sudaryono mengatakan BGN akan melakukan verifikasi terhadap proses tersebut. Ia juga memperingatkan adanya kemungkinan oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk melakukan tindakan yang merugikan atau pungutan.
Setelah aktivasi pada 2 Oktober, BGN akan melanjutkan pembukaan dapur SPPG secara bertahap sesuai kebutuhan dan hasil pemetaan sistem.
