Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital mulai diuji coba pada kuartal I 2027.
Pemerintah saat ini masih membenahi dan memadankan data penerima bansos agar sistem tersebut dapat digunakan.
Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pembenahan data selesai hingga akhir 2026. Setelah itu, penyaluran bansos melalui sistem digital akan mulai diuji coba pada awal tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk tahun 2027 kita bagi bansos. Kita akan coba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos. Tapi itu subjektif kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," kata Luhut dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).
Menurut Luhut, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan data dari sejumlah kementerian dan lembaga dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri juga menjadi bagian dari proses tersebut.
Pemerintah saat ini memutakhirkan data kependudukan yang menjadi dasar integrasi tersebut. Dalam pembahasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sekitar 98 persen dari 288 juta penduduk telah tercatat di Dukcapil.
Luhut menambahkan data tersebut selanjutnya akan dipadankan dengan data dari kementerian dan lembaga lain. Pemanfaatan AI juga akan digunakan untuk memperbaiki pengelompokan atau desil penerima bansos.
"Jadi 98 persen dari jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil. Itu sekarang kita mutakhirkan semua. Dengan AI ini kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua karena semua kementerian lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI," kata Luhut.
Ia mengatakan pemerintah menargetkan seluruh data yang dibutuhkan terkumpul hingga akhir tahun. Setelah itu, mekanisme penyaluran bansos akan diuji coba pada kuartal I 2027.
Luhut juga menyebut jumlah penerima nantinya bergantung pada hasil pendaftaran dan pemutakhiran data. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak tertinggal dari sistem perlindungan sosial.
Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan digitalisasi bansos tak hanya ditujukan untuk mengubah mekanisme penyaluran, tetapi juga melakukan registrasi ulang penerima bantuan.
Menurut dia, masyarakat yang sebelumnya menerima bansos akan kembali diregistrasi karena terdapat penerima yang dinilai tidak lagi sesuai sasaran. Pada saat yang sama, masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan juga diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri.
"Digitalisasi bansos ini adalah untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan bansos. Jadi meregistrasi ulang penerima bansos sebelum-sebelumnya, karena ditengarai sebagian tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.
Pemerintah juga membuka data bansos kepada masyarakat. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat kondisi data sekaligus memberikan usulan maupun sanggahan.
Menurut Gus Ipul, keterbukaan data tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari proses pembenahan data perlindungan sosial.
"Sesuai arahan Pak Presiden (Prabowo), kita terbuka terhadap data ini. Baru di era Pak Presiden Prabowo inilah data dibuka. Sehingga masyarakat bisa tahu kondisi data kita. Di sana diberi kesempatan untuk usul dan untuk sanggah," ujarnya.
Gus Ipul mengatakan proses digitalisasi perlindungan sosial telah dikerjakan secara bertahap selama sekitar dua tahun bersama kementerian dan lembaga terkait.
Ia menyebut teknologi digunakan untuk mendukung penyaluran bansos kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemerintah juga mengembangkan sistem yang menghubungkan data antar-kementerian dan lembaga.
Sebelumnya, Luhut juga menyebut sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital ditargetkan roll out pada Oktober 2026. Uji coba penyaluran bansos melalui rekening penerima kemudian ditargetkan dimulai pada kuartal I 2027.
(del/pta)