RI Butuh Investasi Rp17.982 T Bangun Energi Terbarukan hingga 2060

Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan (EBT) hingga 2060 mencapai sekitar US$1 triliun atau senilai dengan Rp17.892 triliun (asumsi kurs Rp17.892 per dolar AS).

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi dalam pre-event Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 bertajuk Resilient Business in the Net Zero Era, di Jakarta Rabu (30/9).

Ellen mengatakan kebutuhan investasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong transisi energi, sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Seluruh agendanya ini membutuhkan investasi yang besar di mana kebutuhan mobilisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan 8 persen diperkirakan sekitar US$799 miliar, sementara pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan hingga 2060 membutuhkan sekitar US$1 triliun," kata Ellen.

Menurutnya, kebutuhan energi listrik nasional akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industrialisasi, digitalisasi dan elektrifikasi. Pemerintah memperkirakan kebutuhan listrik nasional mencapai 600 terawatt hour (TWh), dengan konsumsi mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita pada 2030.

Oleh karena itu, pemerintah ikut mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan untuk memastikan ketersediaan listrik yang cukup, andal, kompetitif dan berkelanjutan.

Ellen juga mengatakan pemerintah juga tengah memperkuat infrastruktur kelistrikan, termasuk transmisi, interkoneksi, penyimpanan energi dan sistem kelistrikan yang fleksibel. Salah satunya melalui rencana green super grid sepanjang 70 ribu kilometer hingga 2040.

Menurutnya, penguatan interkoneksi antarpulau diperlukan untuk menghubungkan sumber energi dengan pusat industri dan permintaan listrik. Targetnya, interkoneksi antarwilayah, termasuk Sumatera-Jawa, dapat mulai tersambung pada 2032 sampai 2035.

"Kita mendorong PLN sampai 2040 paling lambat, 2032 sampai 2035 mestinya interkoneksi antarpulau ini sudah bisa terjalin atau sudah bisa tersambung," ujarnya.

Ellen juga mengatakan transisi energi perlu didukung pengembangan industri di dalam negeri. Menurut dia, kapasitas industri modul surya nasional saat ini telah mencapai 11 GW per tahun.

Di tempat yang sama, Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan transisi menuju net zero tidak lagi hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga daya saing dunia usaha. Perubahan harga energi dapat berdampak langsung terhadap biaya produksi dan logistik perusahaan.

Ia mencontohkan pada kuartal II 2026, ketika harga minyak acuan Brent meningkat sekitar 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, proporsi biaya transportasi dan penanganan pada dua perusahaan semen dengan pangsa pasar terbesar rata-rata meningkat sekitar 13,25 persen.

"Perubahan harga energi tidak berhenti di pasar minyak, dampaknya masuk sampai ke biaya produksi dan daya saing perusahaan," kata Nirarta.

Ia mengatakan solusi rendah karbon dapat menjadi peluang ekonomi apabila mampu meningkatkan efisiensi, membuka pasar baru dan menciptakan nilai ekonomi.

Nirarta juga memaparkan penelitian Pusat Studi Energi UGM bersama Climate Catalyst yang menunjukkan skenario transisi industri baja berpotensi menghasilkan pertumbuhan PDB riil tahunan sekitar 0,21 persen hingga 0,25 persen, lebih tinggi dibandingkan sekitar 0,06 persen dalam skenario business as usual.

"Transisi rendah karbon tidak hanya dapat menurunkan emisi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat daya saing industri Indonesia," ujarnya.

Karena itu, ia menilai dunia usaha membutuhkan sinyal pasar yang jelas, kebijakan dan infrastruktur yang memberikan kepastian, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan agar dapat menjalankan transisi tersebut.