Belanja APBN 2027 Dipatok Rp4.106 T, Mampukah Dongkrak Ekonomi RI?
Muhammad Falah Nafis | CNN Indonesia
Kamis, 01 Okt 2026 07:26 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
DPR RI sahkan RUU APBN 2027 dengan total belanja Rp4.106 triliun. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan investasi jadi fokus utama untuk dorong perekonomian. (FOTO:CNNIndonesia/Safir Makki).
Terkait pernyataan Menkeu Suahasil yang menyebut pertumbuhan ekonomi perlu didorong oleh investasi sebesar 7 persen, Ronny berpandangan bahwa angka Rp4.106 triliun itu baru akan efektif apabila sebagian belanja pemerintah mempunyai multiplier effect yang tinggi terhadap investasi swasta.
Ia mencatat pada semester I 2026 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sudah tumbuh 6,87 persen, tetapi untuk mencapai 7 persen secara berkelanjutan dibutuhkan lebih dari sekadar belanja pemerintah.
Pemerintah harus menggunakan APBN untuk mengurangi risiko dan biaya yang dihadapi investor, seperti menyediakan infrastruktur, kepastian energi, konektivitas, pendidikan dan keterampilan, serta berbagai public goods yang tidak efisien jika sepenuhnya dibangun swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau APBN hanya meningkatkan permintaan melalui belanja konsumtif, efeknya terhadap kapasitas produksi akan lebih terbatas. Tetapi kalau belanja diarahkan ke infrastruktur produktif, human capital, industrialisasi dan konektivitas, maka efeknya bisa berlanjut menjadi investasi baru, produksi dan lapangan kerja," terangnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan APBN 2027 bukan persoalan apakah Rp4.106 triliun cukup besar atau tidak secara nominal, tetapi apakah belanja sebesar itu mampu mengubah struktur ekonomi dan memperbesar kapasitas produksi.
Ronny menjelaskan jika setiap Rp1 belanja pemerintah hanya menghasilkan Rp1 aktivitas ekonomi, maka multiplier-nya rendah. Namun, jika mampu membuka jalan bagi Rp3, Rp5 atau bahkan lebih investasi swasta melalui infrastruktur, kepastian usaha dan peningkatan produktivitas, di situlah APBN benar-benar menjadi mesin pertumbuhan.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar target pertumbuhan 6 persen tidak dikejar hanya dengan memperbesar belanja, melainkan dengan membuat APBN mampu mengungkit ekonomi di luar APBN.
"Jadi target 6 persen jangan dikejar hanya dengan memperbesar belanja, tetapi dengan membuat APBN mampu 'mengungkit' ekonomi di luar APBN," tegas Ronny.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpandangan bahwa APBN lebih tepat ditempatkan sebagai pengungkit, bukan mesin utama pertumbuhan.
Ia menuturkan meskipun nilai belanja Rp4.106 triliun tampak besar, ruang yang benar-benar dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi jauh lebih terbatas karena pembayaran bunga utang mencapai Rp650,31 triliun atau hampir seperlima belanja pemerintah pusat, dan jika ditambah subsidi nilainya melampaui Rp1.000 triliun.
"Belanja semacam ini tetap diperlukan, tetapi efek penggandanya terhadap investasi dan kapasitas produksi relatif kecil," ujar Yusuf.
Yusuf juga menyoroti belanja modal dan infrastruktur yang justru terbatas, sementara porsi transfer ke daerah menurun. Padahal, belanja daerah berperan langsung dalam menggerakkan ekonomi lokal, membangun infrastruktur dasar, dan menciptakan permintaan bagi pelaku usaha di daerah. Dengan komposisi tersebut, ia meragukan belanja pemerintah saja cukup untuk mendorong pertumbuhan investasi sebesar 7 persen.
Menurut Yusuf, meskipun target tersebut bukan mustahil mengingat pertumbuhan investasi pada semester pertama 2026 sudah mencapai 6,87 persen, tantangannya tetap terletak pada kualitas dan keberlanjutannya. Hal itu karena investasi swasta baru akan tumbuh jika didukung kepastian permintaan, biaya pendanaan yang wajar, dan regulasi yang konsisten.
"Saat ini, imbal hasil SBN tenor 10 tahun sudah berada di atas 7 persen. Dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar, ada risiko dana di pasar lebih banyak terserap oleh instrumen pemerintah sehingga biaya pendanaan sektor swasta ikut meningkat," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa belanja bantuan sosial dan program prioritas memang dapat menopang konsumsi dengan cepat, tetapi dampaknya terhadap produktivitas akan terbatas jika tidak disertai belanja modal dan perbaikan iklim usaha.
Sementara itu, Danantara dapat berperan sebagai katalis investasi tetapi sebaiknya digunakan untuk menarik modal swasta, bukan menggantikan perannya.
Agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar, Yusuf menyarankan agar pemerintah mengarahkan anggaran ke infrastruktur konektivitas, irigasi, energi, dan logistik yang langsung menurunkan biaya usaha, serta mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun.
"Program prioritas perlu menggunakan rantai pasok domestik dan melibatkan UMKM agar perputaran uang bertahan lebih lama di dalam negeri. APBN dan Danantara juga dapat digunakan sebagai modal awal dalam skema kerja sama dengan swasta dan pembiayaan campuran," tegas Yusuf.
Selain itu, ia menilai belanja perpajakan yang mencapai Rp632 triliun juga perlu dievaluasi agar insentif hanya diberikan kepada sektor yang terbukti menambah investasi, produktivitas, dan lapangan kerja, serta transfer ke daerah perlu diperkuat dengan ukuran kinerja yang jelas.
"Jangan sampai insentif fiskal yang besar justru tidak berdampak langsung pada ekspansi bisnis riil. Begitu juga dengan dana transfer daerah, harus ada keyperformance indicator yang ketat agar alirannya benar-benar efektif menggerakkan ekonomi lokal," pungkasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang (UU).
Dalam postur anggaran yang baru disahkan tersebut, total belanja negara dipatok menembus angka Rp4.106 triliun.
Hal itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Postur anggaran tahun 2027 yang disepakati menunjukkan peningkatan, baik dari sisi target pendapatan maupun pagu belanja negara dibandingkan usulan pada Nota Keuangan (NK) dan RAPBN.
Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, naik dari usulan awal Rp3.426,03 triliun. Pendapatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang disepakati senilai Rp2.911,95 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara disepakati sebesar Rp4.106,26 triliun. Pagu ini dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.371,26 triliun (meliputi belanja K/L dan Non K/L) serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Dengan postur tersebut, keseimbangan primer berada di angka minus Rp20,85 triliun dan defisit anggaran disepakati sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Adapun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro pada 2027, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada di angka 6 persen dengan laju inflasi yang dikendalikan pada tingkat 2,5 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempersiapkan APBN 2027 untuk mendorong investasi dan memperbesar kapasitas ekonomi.
Suahasil menyampaikan untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen.
"Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Karena itu, berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama," kata Suahasil dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9).
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah. Namun, APBN perlu diarahkan pada titik-titik strategis yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk melalui dukungan terhadap konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Lantas, seberapa efektif belanja APBN 2027 menjadi mesin pertumbuhan?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai belanja APBN sebesar Rp4.106 triliun tentu memiliki daya dorong yang besar terhadap perekonomian, tetapi kurang tepat jika diposisikan sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan.
Menurutnya, anggaran negara lebih pas dianggap sebagai catalytic engine atau mesin pemicu, yakni pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan kondisi agar sektor swasta ikut bergerak.
Pemerintah sendiri menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen pada 2027 dan melihat investasi sebagai salah satu motor utama. Dengan begitu, persoalan APBN bukan terletak pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar belanja pemerintah mampu menarik aktivitas ekonomi di luar APBN.
"Jadi perkara APBN ini bukan seberapa besar uang yang dibelanjakan, tapi seberapa besar belanja pemerintah mampu menarik aktivitas ekonomi di luar APBN," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).
vdfzxvds
DPR RI sahkan RUU APBN 2027 dengan total belanja Rp4.106 triliun. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan investasi jadi fokus utama untuk dorong perekonomian. (FOTO:CNNIndonesia/Safir Makki).
Terkait pernyataan Menkeu Suahasil yang menyebut pertumbuhan ekonomi perlu didorong oleh investasi sebesar 7 persen, Ronny berpandangan bahwa angka Rp4.106 triliun itu baru akan efektif apabila sebagian belanja pemerintah mempunyai multiplier effect yang tinggi terhadap investasi swasta.
Ia mencatat pada semester I 2026 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sudah tumbuh 6,87 persen, tetapi untuk mencapai 7 persen secara berkelanjutan dibutuhkan lebih dari sekadar belanja pemerintah.
Pemerintah harus menggunakan APBN untuk mengurangi risiko dan biaya yang dihadapi investor, seperti menyediakan infrastruktur, kepastian energi, konektivitas, pendidikan dan keterampilan, serta berbagai public goods yang tidak efisien jika sepenuhnya dibangun swasta.
"Kalau APBN hanya meningkatkan permintaan melalui belanja konsumtif, efeknya terhadap kapasitas produksi akan lebih terbatas. Tetapi kalau belanja diarahkan ke infrastruktur produktif, human capital, industrialisasi dan konektivitas, maka efeknya bisa berlanjut menjadi investasi baru, produksi dan lapangan kerja," terangnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan APBN 2027 bukan persoalan apakah Rp4.106 triliun cukup besar atau tidak secara nominal, tetapi apakah belanja sebesar itu mampu mengubah struktur ekonomi dan memperbesar kapasitas produksi.
Ronny menjelaskan jika setiap Rp1 belanja pemerintah hanya menghasilkan Rp1 aktivitas ekonomi, maka multiplier-nya rendah. Namun, jika mampu membuka jalan bagi Rp3, Rp5 atau bahkan lebih investasi swasta melalui infrastruktur, kepastian usaha dan peningkatan produktivitas, di situlah APBN benar-benar menjadi mesin pertumbuhan.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar target pertumbuhan 6 persen tidak dikejar hanya dengan memperbesar belanja, melainkan dengan membuat APBN mampu mengungkit ekonomi di luar APBN.
"Jadi target 6 persen jangan dikejar hanya dengan memperbesar belanja, tetapi dengan membuat APBN mampu 'mengungkit' ekonomi di luar APBN," tegas Ronny.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpandangan bahwa APBN lebih tepat ditempatkan sebagai pengungkit, bukan mesin utama pertumbuhan.
Ia menuturkan meskipun nilai belanja Rp4.106 triliun tampak besar, ruang yang benar-benar dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi jauh lebih terbatas karena pembayaran bunga utang mencapai Rp650,31 triliun atau hampir seperlima belanja pemerintah pusat, dan jika ditambah subsidi nilainya melampaui Rp1.000 triliun.
"Belanja semacam ini tetap diperlukan, tetapi efek penggandanya terhadap investasi dan kapasitas produksi relatif kecil," ujar Yusuf.
Yusuf juga menyoroti belanja modal dan infrastruktur yang justru terbatas, sementara porsi transfer ke daerah menurun. Padahal, belanja daerah berperan langsung dalam menggerakkan ekonomi lokal, membangun infrastruktur dasar, dan menciptakan permintaan bagi pelaku usaha di daerah. Dengan komposisi tersebut, ia meragukan belanja pemerintah saja cukup untuk mendorong pertumbuhan investasi sebesar 7 persen.
Menurut Yusuf, meskipun target tersebut bukan mustahil mengingat pertumbuhan investasi pada semester pertama 2026 sudah mencapai 6,87 persen, tantangannya tetap terletak pada kualitas dan keberlanjutannya. Hal itu karena investasi swasta baru akan tumbuh jika didukung kepastian permintaan, biaya pendanaan yang wajar, dan regulasi yang konsisten.
"Saat ini, imbal hasil SBN tenor 10 tahun sudah berada di atas 7 persen. Dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar, ada risiko dana di pasar lebih banyak terserap oleh instrumen pemerintah sehingga biaya pendanaan sektor swasta ikut meningkat," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa belanja bantuan sosial dan program prioritas memang dapat menopang konsumsi dengan cepat, tetapi dampaknya terhadap produktivitas akan terbatas jika tidak disertai belanja modal dan perbaikan iklim usaha.
Sementara itu, Danantara dapat berperan sebagai katalis investasi tetapi sebaiknya digunakan untuk menarik modal swasta, bukan menggantikan perannya.
Agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar, Yusuf menyarankan agar pemerintah mengarahkan anggaran ke infrastruktur konektivitas, irigasi, energi, dan logistik yang langsung menurunkan biaya usaha, serta mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun.
"Program prioritas perlu menggunakan rantai pasok domestik dan melibatkan UMKM agar perputaran uang bertahan lebih lama di dalam negeri. APBN dan Danantara juga dapat digunakan sebagai modal awal dalam skema kerja sama dengan swasta dan pembiayaan campuran," tegas Yusuf.
Selain itu, ia menilai belanja perpajakan yang mencapai Rp632 triliun juga perlu dievaluasi agar insentif hanya diberikan kepada sektor yang terbukti menambah investasi, produktivitas, dan lapangan kerja, serta transfer ke daerah perlu diperkuat dengan ukuran kinerja yang jelas.
"Jangan sampai insentif fiskal yang besar justru tidak berdampak langsung pada ekspansi bisnis riil. Begitu juga dengan dana transfer daerah, harus ada keyperformance indicator yang ketat agar alirannya benar-benar efektif menggerakkan ekonomi lokal," pungkasnya.
