Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan dividen dari perusahaan BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027.
Suahasil mengatakan dirinya tengah merampungkan pelaksanaan APBN 2026 dan menyesuaikannya dengan APBN 2027. Dalam konteks tersebut, ia menegaskan dividen Danantara belum diperhitungkan dalam penerimaan negara pada kedua tahun anggaran tersebut.
"Saya sedang merampungkan (pelaksanaan APBN) 2026 dan (mempersiapkan APBN) 2027. Jadi, dividen itu tidak ada dalam APBN 2026 maupun 2027," ujar Suahasil dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg Television bersama jurnalis Haslinda Amin yang ditayangkan Jumat (2/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suahasil menjelaskan dividen yang dikelola Danantara akan digunakan untuk investasi, sementara APBN difokuskan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Lihat Juga : |
"Danantara melakukan hal yang baik bagi negara. Mereka mempertahankan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dan menggunakannya untuk proyek serta investasi lebih lanjut," katanya.
Ia berharap Danantara dapat mengelola dana tersebut secara efisien, termasuk dengan menarik investasi dari sektor swasta.
"Kami berharap karena mereka juga merupakan sovereign wealth fund dan investment fund, mereka dapat berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunitas investasi," ujar Suahasil.
Saat ditanya apakah kontribusi dividen Danantara masih mungkin masuk APBN 2028, Suahasil tidak memberikan kepastian.
"Nah, kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda. Itu masih hipotetis," jawabnya.
Suahasil menjelaskan pemerintah membagi peran antara APBN dan Danantara. Menurutnya, APBN tetap menjadi instrumen untuk membiayai kebutuhan publik, sedangkan Danantara berperan sebagai pengelola aset dan investasi negara.
"Bayangkan Indonesia dan Presiden Prabowo memiliki dua senjata. Satu adalah APBN, yang lainnya adalah Danantara," kata Suahasil.
"Danantara merupakan konsolidasi aset negara yang harus bekerja untuk negara dan mendorong pembangunan," lanjutnya.
Suahasil juga menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, batas tersebut menjadi salah satu simbol disiplin fiskal Indonesia.
Persoalan setoran dividen BUMN yang dikelola Danantara ini sempat menuai polemik. Pada akhir Agustus lalu, Purbaya yang kala itu masih menjabat sebagai menkeu menyebut setoran sekitar Rp120 triliun dari Danantara itu akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.
"Udah dibahas (wacana pengembalian sebagian dividen sebagai cadangan APBN), udah dipastikan, tinggal ditentuin kapan dia mau ngirim, itu aja. Sekitar Rp120 triliun," kata Purbaya di Kemenkeu Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Ia menyebut nilai Rp120 triliun tersebut merupakan angka yang telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Purbaya pernah mengatakan dari Danantara keberatan akan rencana setoran dividen ke kas negara ini.
(lau/pta)