Bea Masuk AS Tinggi, Indonesia Bidik Pasar Panel Surya Lokal

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah bakal mengalihkan fokus pasar panel surya (solar panel) ke dalam negeri menyusul tingginya bea masuk impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan besarnya tarif impor membuat produk panel surya asal Indonesia sulit menembus pasar Paman Sam. Dengan begitu, pemerintah memilih untuk memperkuat produksi dan penyerapan pasar domestik.

"Berarti dengan bea masuk yang tinggi kita enggak bisa. Makanya kita mendorong produksi dalam negeri, demand dalam negeri 100 megawatt," ujar Airlangga saat ditemui usai acara BIG Downstream Insights 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Selain itu, Airlangga juga menyoroti tantangan regulasi yang harus diselesaikan untuk mendukung ekosistem energi bersih di tanah air.

"Kita lihat infrastruktur regulasinya masih banyak yang perlu disiapkan," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan sama, ia juga menyampaikan isu seputar skema perdagangan global berbasis lingkungan, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dari Uni Eropa.

Menurutnya, regulasi ini akan mengubah struktur harga produk di pasar internasional berdasarkan jenis energi yang digunakan dalam proses produksinya.

"Itu dampaknya adalah untuk produk-produk itu membutuhkan green energy. Jadi ke depan kalau green energy itu akan mendapatkan premium price, sedangkan kalau yang berbasis non-green itu harganya bisa lebih rendah," tuturnya.

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa isu CBAM dan EUDR tidak berkaitan langsung dengan kelanjutan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Ia menyebutkan bahwa draft perjanjian IEU-CEPA saat ini telah memasuki tahap akhir perancangan hukum sebelum diajukan untuk proses ratifikasi.

"IEU-CEPA kita sedang menunggu selesainya legal drafting dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ini selesai, harapannya di bulan Oktober itu sudah bisa untuk diajukan ratifikasi di EU," pungkasnya.