GAPKI Usul Kebijakan Biofuel Fleksibel, Sawit Bisa Dialihkan ke Ekspor

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan kebijakan penggunaan sawit untuk bahan bakar nabati (biofuel) dibuat lebih fleksibel. Menurut GAPKI, alokasi sawit untuk biodiesel dapat disesuaikan dengan kondisi harga minyak sawit dan minyak bumi.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono mengatakan ketika harga minyak bumi tinggi, penggunaan sawit untuk biodiesel dapat didorong melalui kebijakan subsidi. Namun, ketika harga minyak sawit lebih tinggi, sebagian sawit dapat dialihkan untuk kebutuhan ekspor.

"Kita dari pandangan GAPKI melihat bahwa mungkin akan lebih baik kalau kita menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan biofuel itu lebih fleksibel," kata Mukti dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (5/10).

"Pada saat harga minyak nabati atau harga minyak bumi itu sangat tinggi, mungkin subsidi. Tapi pada saat minyak sawitnya itu yang tinggi, ya kita ekspor lah itu. Jadi ini mirip-mirip kebijakan energi yang diterapkan oleh Brasil," lanjutnya.

Mukti menjelaskan fleksibilitas tersebut diperlukan karena peningkatan konsumsi sawit di dalam negeri, termasuk untuk biodiesel, berpotensi mengurangi pasokan sawit untuk pasar ekspor.

Menurut dia, kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap penerimaan negara dari pungutan ekspor yang menjadi salah satu sumber pembiayaan subsidi biodiesel.

"Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun," ujarnya.

Di sisi lain, GAPKI memperkirakan ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia berpotensi turun sekitar 3-4 juta ton pada 2027. Proyeksi tersebut sejalan dengan konsumsi sawit dalam negeri yang terus meningkat, sementara produksi CPO nasional cenderung stagnan.

"Kita sekarang terus terang volumenya menurun jadi kemungkinan tahun 2027 kita akan ada penurunan ekspor atau produksi yang bisa kita ekspor menurun sekitar 3-4 juta ton," terang Mukti.

Mukti mengatakan produksi sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir berada di kisaran 51-56 juta ton. Sementara itu, kebutuhan sawit domestik terus meningkat untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel.

Khusus biodiesel, kebutuhan CPO diperkirakan terus naik. Mukti memperkirakan penggunaan CPO untuk biodiesel yang pada 2025 sekitar 12,4 juta ton akan mencapai lebih dari 14 juta ton pada 2026 dan berpotensi mencapai 17 juta ton pada 2027.

"Kalau tahun kemarin sekitar 12,4 juta ton, tahun 2026 kurang lebih akan mencapai 14 juta ton lebih, kemudian 2027 kemungkinan akan mencapai 17 juta ton CPO," katanya.

Dengan produksi yang relatif tidak banyak berubah dan konsumsi domestik yang meningkat, ruang ekspor CPO Indonesia diperkirakan semakin menyempit.

Mukti menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan produktivitas perkebunan, terutama perkebunan rakyat. Salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Selain itu, GAPKI mengusulkan pemerintah menyiapkan kawasan khusus untuk pengembangan sawit yang didedikasikan bagi kebutuhan energi sehingga tidak mengganggu pasokan untuk pangan maupun ekspor.

"Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua," ujarnya.

"Kalau ini berhasil, saya kira itu tidak akan mengganggu lagi kebutuhan untuk pangan atau untuk ekspor. Jadi semuanya akan berjalan smooth," pungkas Mukti.